PARIGI MOUTONG – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2019 di Parigi Moutong, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong pada bulan Agustus lalu, terus dilakukan pemutakhiran, karena data penduduk yang tidak stabil.
Komisioner Devisi Teknis KPU Parigi Moutong, Haris, mengatakan data pemilih seharusnya sudah tuntas dua bulan lalu. Namun karena persoalan data kependudukan di Indonesia masih ada 31 juta yang ditemukan oleh Bawaslu RI data penduduk yang tidak jelas keberadaannya, sehingga diperpanjang selama 60 hari.
“Hari ini kita masih sementara mencermati kembali data pemilih yang sudah ditetapkan bulan Agustus, besok kita sudah akan memplenokannya.” Ungkap Haris kepada Songulara, Minggu (11/11).
Diuraikannya, salah satu syarat untuk bisa berpartisipasi ke TPS pada Pemilu tanggal 17 April 2019 mendatang, harus masuk dalam DPT. Logikanya, jika tidak terdaftar dalam DPT maka bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Sebab, DPT Pemilu adalah rujukan dari KTP-elektronik, atau Surat Keterangan (Suket) pernah malakukan perekaman KTP yang dikeluarkan resmi serta Kartu Keluarga (KK) yang sah dikeluarkan Dinas Dukcapil Parigi Moutong.
“Itulah salah satu dasar pendataan pada pemilih kita, jika bersangkutan belum melakukan perekaman KTP, tidak punya Suket, KK resmi dari Dukcapil Parigi Moutong, yang bersangkutan tidak bisa didaftar dalam DPT. Artinya, yang masuk dalam DPT adalah penduduk asli Parigi Moutong yang sudah berdomisili secara kependudukan dibuktikan dengan adminitrasi dokumen kependudukan,” terangnya.
Ditambahkannya, jika bersangkutan masih ber-KTP Palu, Donggala atau diluar dari Parigi Moutong, tidak akan dimasukan dalam DPT Parigi Moutong.
Namun katanya, bisa bepartisipasi pada Pemilu 2019, jika tidak masuk dalam DPT, sesuai yang disyaratkan harus memiliki KTP-elektronik. Pasalnya, Jelas disebutkan Undang-undang Nomor: 7 tahun 2017, Suket Domisili atau perekaman KTP-elektronik yang pernah dikeluarkan oleh Dukcapil, berlaku hanya sampai Desember 2018.
