PARIGI MOUTONG – Meskipun telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD, Santo masih terlihat memimpin Sidang Paripurna DPRD Parigi Moutong, yang mengagendakan Laporan Pansus DPRD Parigi Moutong tentang Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan dan Raperda Kabupaten Layak Anak, Rabu (8/8) kemarin. Kehadiran Santo yang duduk sebagai Ketua DPRD Parigi Moutong pada hari itu, jelas berlawanan dengan Keputusan Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng, Longki Djanggola, yang telah memerintahkan pergantian dirinya (Santo-red)sebagai Ketua DPRD.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulteng, Longki Djanggola, mengatakan kepada sejumlah wartawan, Rabu (2/5) lalu, Santo telah menyatakan mengundurkan diri dengan membuat penyertaan tertulis langsung didepan Ketua Mahkamah Partai DPP Gerindra, dengan alasan sakit permanen , sebagaimana surat keterangan dari sejumlah dokter ahli. Santo juga sudah hampir delapan bulan tidak aktif lagi sebagai wakil rakyat. Sehingga, dasar pengunduran Santo tersebut telah diproses pihaknya, termasuk tiga kali menyurat ke DPRD Parigi Moutong untuk segera menggelar rapat paripurna pergantian ketua.
Plt Ketua DPC Partai Gerindra Parigi Moutong, Nico Rantung, yang dikonfirmasi Songulara, mengakui kehadiran Santo dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD pada sidang paripurna kemarin. Dikatakannya, belum ada kepastian hukum tentang pemberhentian sebagai Ketua DPRD Parigi Moutong.
“Secara dejure, Santo masih Ketua DPRD Parigi Moutong, karena proses pemberhentian Santo, harus melalui Sidang Paripurna DPRD. Namun hingga saat ini, Sidang Parpurna yang mengagendakan pemberhentian Santo, selalu tidak kuorum. Olehnya Pak Gubernur Longki Djanggola dan juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng, telah mengultimatum pihak DPRD Parigi Moutong, jika proses pergantian Santo masih berlarut – larut, maka beliau akan bertindak sesuai kewenangan yang diberikan undang – undang, yakni mengambil alih proses pergantian Ketua DPRD di Parigi Moutong,’ jelas Nico Rantung.
Hal senada juga diungkapkan wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hazairin Paudi . Menurutnya, kehadiran Santo memimpin sidang paripurna, sah secara hukum, karena peresmian pemberhentian Santo belum dilaksanakan.
“Secara internal dia telah menyatakan mengundurkan diri, namun secara legalitas formal pemberhentiannya membutuhkan keputusan DPRD Parigi Moutong,” ujarnya.
Menurutnya, hingga hari ini peresmian keputusan tersebut belum ada, karena masih dalam proses. Sehingga kata dia, Santo masih merupakan Ketua DPRD Parigi Moutong yang sah saat ini. AKSA.
