Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Pansel JPTP Parigi Moutong Ajukan 13 Bukti di PTUN Palu, Minta Rektor Untad Dihadirkan

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
19 Oktober 2026
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
19 November 2026
Pansel JPTP Parigi Moutong Ajukan 13 Bukti di PTUN Palu, Minta Rektor Untad Dihadirkan

PALU, SONGULARA.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Parigi Moutong mengajukan 13 dokumen alat bukti dalam persidangan perkara Nomor 23/G/2026/PTUN.PL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Selasa (19/10/2026).

Dalam agenda pembuktian tersebut, Pansel juga melalui kuasa hukumnya, Moh. Rafli, meminta majelis hakim menghadirkan Rektor Universitas Tadulako (Untad) sebagai saksi pada persidangan berikutnya.

Permohonan itu disampaikan setelah masing-masing pihak mengajukan dan menyandingkan alat bukti. Kehadiran Rektor Untad dinilai diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait keabsahan dan dasar penerbitan rekomendasi yang digunakan pihak penggugat sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Parigi Moutong.

Ketua Pansel JPTP Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, yang hadir bersama jajaran sekretariat pansel, membenarkan adanya permohonan tersebut.

Baca Juga

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari upaya Pansel menguji kesesuaian proses seleksi dengan norma, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persidangan, terdapat dua substansi yang menjadi perhatian kuasa hukum Pansel untuk diklarifikasi lebih lanjut.

Pertama, mengenai kewenangan penerbitan rekomendasi untuk mengikuti seleksi terbuka. Kuasa hukum Pansel mempertanyakan kesesuaian rekomendasi yang ditandatangani Rektor Untad dengan ketentuan persyaratan seleksi, khususnya mengenai pihak yang berwenang menerbitkan rekomendasi tersebut.

Dalam argumentasi Pansel, rekomendasi dimaksud seharusnya diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Menteri, sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Kedua, terkait riwayat pengangkatan jabatan akademik pihak penggugat sebagai Lektor Kepala yang disebut terhitung sejak Desember 2024. Aspek tersebut dinilai perlu diklarifikasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang berlaku dalam proses seleksi.

Melalui pemeriksaan saksi, Pansel berharap majelis hakim memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penerbitan rekomendasi sekaligus aspek administratif yang menjadi bagian dari pokok sengketa.

Zulfinasran mengatakan, proses persidangan ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada masa mendatang.

Ia berharap seluruh tahapan seleksi ke depan semakin mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Perkara Nomor 23/G/2026/PTUN.PL tersebut telah menjalani rangkaian persidangan sejak 11 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh, putusan perkara dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.

Hingga putusan dibacakan, proses hukum masih berlangsung. Penilaian terhadap dalil gugatan maupun alat bukti yang diajukan masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PTUN Palu.*

Tag: Pansel JPTPPemkab Parigi MoutongPTUN
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

BPBD Parigi Moutong Siap Dukung Sulawesi Tengah Jadi Tuan Rumah Bulan PRB 2027

Sesudah

Kematian Ibu dan Anak Meningkat, Pemkab Parigi Moutong Prioritaskan Enam Puskesmas

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In