PALU, SONGULARA.COM – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Parigi Moutong mengajukan 13 dokumen alat bukti dalam persidangan perkara Nomor 23/G/2026/PTUN.PL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Selasa (19/10/2026).
Dalam agenda pembuktian tersebut, Pansel juga melalui kuasa hukumnya, Moh. Rafli, meminta majelis hakim menghadirkan Rektor Universitas Tadulako (Untad) sebagai saksi pada persidangan berikutnya.
Permohonan itu disampaikan setelah masing-masing pihak mengajukan dan menyandingkan alat bukti. Kehadiran Rektor Untad dinilai diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait keabsahan dan dasar penerbitan rekomendasi yang digunakan pihak penggugat sebagai salah satu persyaratan dalam pendaftaran Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Parigi Moutong.
Ketua Pansel JPTP Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, yang hadir bersama jajaran sekretariat pansel, membenarkan adanya permohonan tersebut.
Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari upaya Pansel menguji kesesuaian proses seleksi dengan norma, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam persidangan, terdapat dua substansi yang menjadi perhatian kuasa hukum Pansel untuk diklarifikasi lebih lanjut.
Pertama, mengenai kewenangan penerbitan rekomendasi untuk mengikuti seleksi terbuka. Kuasa hukum Pansel mempertanyakan kesesuaian rekomendasi yang ditandatangani Rektor Untad dengan ketentuan persyaratan seleksi, khususnya mengenai pihak yang berwenang menerbitkan rekomendasi tersebut.
Dalam argumentasi Pansel, rekomendasi dimaksud seharusnya diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Menteri, sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
Kedua, terkait riwayat pengangkatan jabatan akademik pihak penggugat sebagai Lektor Kepala yang disebut terhitung sejak Desember 2024. Aspek tersebut dinilai perlu diklarifikasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang berlaku dalam proses seleksi.
Melalui pemeriksaan saksi, Pansel berharap majelis hakim memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penerbitan rekomendasi sekaligus aspek administratif yang menjadi bagian dari pokok sengketa.
Zulfinasran mengatakan, proses persidangan ini tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada masa mendatang.
Ia berharap seluruh tahapan seleksi ke depan semakin mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Perkara Nomor 23/G/2026/PTUN.PL tersebut telah menjalani rangkaian persidangan sejak 11 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh, putusan perkara dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.
Hingga putusan dibacakan, proses hukum masih berlangsung. Penilaian terhadap dalil gugatan maupun alat bukti yang diajukan masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PTUN Palu.*






