PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi perkembangan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang membahas integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Evaluasi tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Integrasi LP2B/KP2B dalam RTRW, Optimalisasi Peran GTRA, serta Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur. Pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan untuk memantau perkembangan tindak lanjut dari masing-masing agenda.
Dalam pembahasan, setiap pihak diminta menyampaikan laporan mengenai progres pekerjaan sejak rapat sebelumnya, termasuk langkah yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, serta sejumlah pekerjaan yang masih memerlukan penyelesaian.
Rapat juga mengidentifikasi kendala pelaksanaan di lapangan untuk menentukan alternatif penyelesaian dan memastikan tahapan pekerjaan berikutnya tidak terhambat.
Pembahasan kemudian diarahkan pada penyusunan langkah tindak lanjut, pembagian tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing pihak, serta percepatan pekerjaan agar setiap agenda menunjukkan perkembangan yang terukur.
Asisten I Adrudin Nur meminta seluruh pihak terkait memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Harapan saya, minggu depan teman-teman semua sudah membawa progres. Artinya, apa yang hari ini masih menjadi pekerjaan atau kendala, minggu depan sudah ada perkembangan yang bisa kita lihat dan evaluasi bersama,” tegasnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Parigi Moutong mendorong agar setiap agenda penataan ruang dan pertanahan berjalan lebih terarah. Perkembangan yang dicapai diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi pengambilan kebijakan dan tindak lanjut pembangunan daerah.*






