JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya mencetak generasi unggul dan memutus mata rantai kemiskinan. Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026), guna memastikan realisasi program tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Erwin menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
“Kami mempertanyakan sejauh mana perkembangan usulan ini, karena Sekolah Rakyat sangat kami butuhkan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan bermutu tanpa biaya bagi warga kurang mampu,” ujar Bupati Erwin dengan penuh optimisme.
Audiensi tersebut disambut Wakil Ketua II Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, Ahmad Juhari. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinilai layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Ahmad, dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, hanya empat kabupaten yang lolos verifikasi, yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Buol.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat 120 daerah yang akan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, dan Kabupaten Parigi Moutong masuk dalam Tahap III.
“Saat ini statusnya tinggal menunggu penetapan resmi dari Menteri Sosial RI. Untuk Tahap III, pengumuman akan dilaksanakan pada rentang bulan April hingga Mei 2026,” jelas Ahmad.
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terlihat dari kehadiran sejumlah pejabat lintas organisasi perangkat daerah yang turut mendampingi bupati dalam audiensi tersebut. Di antaranya Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Mohamad Irfain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Idham Karanja, Sekretaris Dinas Sosial Syafaat Pampi, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Wahyudin A. Takuloe, serta Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Sosial Nurdin Sulaeman.
Dengan hasil verifikasi tersebut, peluang Kabupaten Parigi Moutong untuk memiliki Sekolah Rakyat semakin terbuka. Program ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu serta mendorong peningkatan kesejahteraan daerah.*
