Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Dinas PMD Parigi Moutong Diminta Perkuat Kewenangan BPD dan Kades

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
12 Februari 2023
Waktu Membaca: 1 min baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
12 Februari 2023

PARIGI MOUTONG – Inspektorat Daerah Parigi Moutong meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa (Kades).

“Jadi terpenting sekarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, harus sampaikan ke BPD tentang aturan kewenangan mereka dan Kades,” ungkap Inspektur Inspektorat Daerah Parigi Moutong, Adrudin Nur, di Parigi, Kamis, (12/2).

Menurutnya, penguatan tugas dan wewenang BPD penting dilaksanakan, sebab berdasarkan pengalaman Inspektorat Daerah, dugaan pelanggaran pada penyelenggaran desa dilaporkan langsung oleh BPD.

Bahkan, Inspektorat Daerah pernah dilayangkan surat yang meminta untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi terlebih dahulu ke BPD, sebelum melakukan pemeriksaan.

Baca Juga

Lantik Kades Antar Waktu Pangi, Erwin Burase Minta Pembangunan Dilanjutkan

Pemkab Parigi Moutong Minta Arahan BPK Perkuat Tata Kelola Keuangan

Inspektorat Parigi Moutong Tutup Celah Pengawasan Desa Mulai 2026

“Ada kewenangan yang tidak dipahami BPD. Sehingga, tidak bisa menjadi mitra,” kata dia.

Selain itu, untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan Kades, OPD teknis sebaiknya terus melakukan pendampingan.

Khususnya, bagi Kades baru menjabat usai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2022, dan tidak menyertakan keluarga sebagai bendahara atau yang berkaitan pengelolaan keuangan desa.

“Kades seharusnya menjaga harmonisasinya dengan Sekdes. Hindari mengangkat istri, menantu dan bahkan anak sebagai bendahara, karena rata-rata yang bermasalah itu,” tukasnya.

Inspektorat Daerah mendorong Dinas PMD Parigi Moutong melaksanakan Bimbinan Teknis (Bimtek) untuk penguatan tugas dan wewenang di tingkat kecamatan.

Apalagi, terkadang ada beberapa Kades yang tak mau diberikan pembinaan. Bahkan, berniat baik dalam mengambil sebuah kebijakan, namun melanggar tugas dan kewenangannya.

“Makanya, saya berkeinginan deprogram pembinaan kami tahun ini, melibatkan OPD teknis, dan Penegak Hukum,” pungkasnya. *theopini

Tag: Adrudin NurBadan Permusyawaratan Desa (BPD)Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)Inspektorat DaerahKadesKepala Desa (Kades)Pemdes
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Terminal Toboli Akan Diubah Menjadi Kawasan Rest Area

Sesudah

Dinas PUPRP Parigi Moutong Usulkan Kembali Anggaran RDTR

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In