PARIGI MOUTONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), mendorong pemerintah desa melakukan kerjasama pengelolaan air minum dan sanitasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dengan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS).
“Penguatan kelembagaan di KP-SPAMS harus kita dukung dari pemerintah desa, agar nantinya pengelolaan air minum dan sanitasi dengan baik,” ungkap Sekretaris Dinas PMD Parimo, Ervian Aksa Yosa dalam keterangan tertulisnya, Kamis 25 November 2021.
Dia mengatakan, dengan pengelolaan yang baik, dari kerjasama antara kedua belah pihak, dipastikan akan memberikan kontribusi untuk Pendaparan Asli Daerah (PAD).
Kedepan diharapkan desa jauh lebih mandiri, dan tidak khawatir lagi, jika pemerintah mencabut bantuan alokasi anggaran yang diberikan. Sebab, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), hanya merupakan stimulan atau rangkasangan untuk pemerintah desa.
“Penguatan-penguatan itu harus dimuat dalam peraturan desa, untuk pengelolaan agar kedepan dan tidak menjadi permasalahan,” kata dia.
Selain itu kata dia, sejak tahun 2017-2021 pemerintah pusat telah memberikan bantuan air minum dan sanitasi melalui program Pamsimas. Namun, terkendala pengelolaannya atau tidak menjadi perhatian pemerintah desa.
Dalam perkembangan kedepan, diharapkan telah ditemukan integritas antara KP-SPAMS dengan pemerintah desa. Sehingga, keberlanjutan pengelolaan air minum dan sanitasi sepenuhnya berada pada pengelolaan pemerintah desa.
Hal ini dapat dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat, terkait perencana dan pelaksanaan air minum dan sanitasi desa.
“Untuk itu KP-SPAMS yang tidak terintegrasi dapat juga melakukan kerjasama dengan pemerintah desa melalui BumDes,” pungkasnya. *Novita Ramadhan/Jurnal Lentera
