PARIGI MOUTONG- Lima Fraksi di DPRD Parigi Moutong yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, PDI-Perjuangan, Fraksi Bintang Keadilan dan Fraksi Demokrat mempertanyakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2018 sebesar Rp58 milyar lebih. Fraksi Golkar mempertanyakan kemampuan OPD dalam mengelolah pendapatan dan belanja daerah, dimana sisa belanja tidak langsung sekitar Rp 41 Milyar lebih dan sisa belanja langsung Rp 40 milyar lebih.
Pemerintah daerah menjawab melalui Paripurna ke VII Masa Persidangan II dengan agenda jawaban Bupati Parigi Moutong atas pandangan Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, jumat 10 Mei 2019, yang dibacakan oleh asisten II Arman Maulana dihadapan paripurna yang dipimpin ketua DPRD, I Ketut Mardika.
Disebutkan bahwa, SILPA EAMARK ( jelas peruntukannya) sebesar Rp 38 milyar lebih dan SILPA bebas Rp 20 milyar lebih. Sisa belanja langsung sebesar Rp 40,491 milyar disebabkan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi pada akhir September 2018, sehingga banyak iven terpaksa tidak dilaksanakan oleh OPD.
Juga disebutkan, lambatnya pengesahan APBD perubahan 2018 yang terakhir disahkan 12 November 2018 sehingga OPD tidak dapat menyelesaikan anggarannya karena tahun anggaran telah berakhir. Konsekuensinya, ada beberapa paket fisik yang menyeberang tahun 2019.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mempertanyakan besarnya selisih antara belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBD 2018. Dimana belanja tidak langsung sebesar Rp 875 milyar lebih atau 99,55 persen dari Pagunya. Lebih besar dari belanja langsung Rp 641 milyar lebih atau 93, 82 persen. Dijelaskan bahwa, pada belanja tidak langsung terdapat dana desa dan belanja ASN juga anggota DPRD. FAIZ
