JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong yang tergabung dalam Lintas Komisi melaksanakan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6).
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbidang (Kasubbid) pada Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sosn. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat penanganan kedaruratan akibat bencana hidrometeorologi dan aktivitas tektonik di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Rombongan DPRD Parigi Moutong Lintas Komisi dipimpin oleh Sutoyo, S.Sos., selaku pimpinan rombongan, bersama anggota lainnya, yakni Mohamad Irfain, S.H., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, S.H., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, S.H., dan Hi. Sami.
Langkah respons cepat tersebut dilakukan menyusul rentetan bencana alam yang melanda Kabupaten Parigi Moutong sepanjang Juni 2026. Berdasarkan data kebencanaan, wilayah tersebut diguncang gempa bumi tektonik bermagnitudo M 6,7 yang berpusat di darat tenggara Palu, yang menyebabkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta merusak fasilitas publik vital. Pada waktu yang bersamaan, curah hujan tinggi juga memicu banjir luapan di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi, yang merendam ratusan rumah, merusak infrastruktur, serta menggenangi puluhan hektare lahan pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Lintas Komisi menyampaikan sejumlah aspirasi dan pertanyaan yang dirumuskan dalam empat pilar penanggulangan bencana daerah. Pada pilar kebijakan dan strategi anggaran, DPRD menanyakan mekanisme pengajuan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kedaruratan, syarat pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, regulasi pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta peluang program insentif pusat bagi daerah yang meningkatkan indeks ketahanan daerah.
Pada pilar mitigasi dan kesiapsiagaan, DPRD mendorong pembaruan peta risiko bencana skala mikro serta pengadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) banjir bandang di wilayah sungai rawan. DPRD juga meminta penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini serta dukungan sertifikasi teknis bagi personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong.
Sementara pada pilar kedaruratan dan logistik, DPRD meminta percepatan distribusi logistik pusat ketika akses transportasi darat terputus akibat longsor, pengadaan armada perahu karet atau kendaraan amfibi tambahan, serta skema bantuan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir.
Pada pilar rehabilitasi dan rekonstruksi, DPRD mengonsultasikan status usulan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa tanggul dan normalisasi sungai yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, juga dibahas mekanisme audit akuntabilitas penggunaan dana kebencanaan agar tetap sesuai ketentuan hukum, serta program pemulihan ekonomi pascabencana pada sektor pertanian dan perikanan.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kasubbid Direktorat Penanganan Darurat BNPB, Johan Fredi Pakpahan menyampaikan apresiasi atas koordinasi aktif DPRD Parigi Moutong. BNPB menegaskan akan memprioritaskan asistensi bagi daerah tersebut mengingat wilayahnya berada di jalur sesar aktif dan rawan bencana hidrometeorologi.
BNPB juga menyatakan komitmen untuk menyinkronkan standar operasional penetapan status tanggap darurat antara pemerintah pusat dan daerah, agar dukungan logistik, armada evakuasi, dan bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur vital yang terdampak serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. *Humas Setwan
