PARIGI MOUTONG – Dalam upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong terus mendorong penguatan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui forum koordinasi terpadu antar instansi.
Kepala Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi strategi keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Bapenda 2024–2026, yaitu Integrasi Tata Kelola Pendapatan. Sinergi tersebut dilakukan secara rutin melalui forum integrasi data dan pemetaan potensi retribusi daerah bersama OPD teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan serta dinas tekhnis lainnya.
“Banyak potensi PAD kita yang tersebar di sektor teknis, tetapi belum terkelola secara optimal. Semua ini harus kita satukan dalam satu sistem dan satu arah kebijakan,” ujar Yasir kepada Songulara, Selasa (22/7).
Yasir mengungkapkan, selama ini keterbatasan integrasi data menyebabkan banyak potensi retribusi yang tidak termonitor dengan baik, bahkan luput dari pencatatan resmi. Untuk itu, Bapenda menggagas dan kini tengah mengembangkan sistem digital berbasis aplikasi. Aplikasi tersebut dirancang untuk menjadi pusat kendali data penerimaan retribusi dari seluruh OPD yang memiliki kewenangan pungut. Dengan aplikasi ini, proses pelaporan, pencatatan, dan evaluasi retribusi dari berbagai sektor dapat dilakukan secara real time dan terintegrasi, termasuk validasi langsung dengan bukti setoran dan posisi realisasi capaian harian.
Menurut Yasir, penguatan integrasi juga bertujuan membangun kepercayaan publik serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Kita ingin semua potensi pendapatan bisa tercatat dan termanfaatkan. Jadi bukan hanya mengejar target angka, tapi juga membangun sistem yang akuntabel, efisien, dan kolaboratif,” tegas Yasir.
Sejalan itu kata dia, sinergi antar OPD juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah daerah dalam memperkuat struktur fiskal, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta memperluas basis pendapatan untuk pembiayaan pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur pedesaan dan pertanian. *
