PARIGI MOUTONG – Bappelitbangda Parigi Moutong sedang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
“Kita sekarang menyusun dokumen RPJMD, sambil menunggu dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan di Parigi, Rabu, 7 Mei 2025.
Ia mengatakan, penyusunan RPJMD akan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Dalam dokumen RPJPD tersebut, kata dia, Kabupaten Parigi Moutong difokuskan ke arah industrialisasi pertanian.
“Selain itu, juga mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” ujarnya.
Sesuai aturan, penyusunan dokumen RPJMD harus diselesaikan dan disahkan dalam peraturan daerah, paling lambat enam bulan pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Ia menyebut, banyak tantangan yang kemungkinan akan dihadapi dalam penyusunan RPJMD, mengacu pada RPJPD. Mengingat, mulai bergeliatnya aktivitas tambang emas yang berdampak terhadap sektor pertanian saat ini.
Olehnya, perlu dilakukan sinkronisasi arah perencanaan pembangunan, untuk menentukan antara lahan pertanian dan pembangunan ke depan.
“Memang harus berdampingan. Jadi harus diatur, menambang ada tempatnya, begitu juga pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan,” imbuhnya.
Harapannya, kegiatan masing-masing sektor bisa berdampingan dan tak saling mengganggu. Meskipun, diakuinya, kenyataan di lapangan akan sulit untuk dihindari.
Namun paling tidak, lanjutnya, harus dapat diminimalisir karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Ada masyarakat yang menginginkan tambang, ada juga yang tidak. Tetapi paling tidak, jangan saling bergesekan. Terutama, paling diminimalisir ialah dampak negatifnya,” tegasnya.
Apalagi dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), telah mengatur kawasan-kawasan tersebut, yang diharapkan bisa saling mendukung.
Sehingga, dapat memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong ke depan.
“Karena kenapa? Kita akan sulit membangun daerah ini, tanpa PAD yang tinggi, seperti daerah lain di Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Irwan mengakui, pertanian menjadi sektor yang sangat tangguh. Contohnya, dalam masa pandemi Covid-19 pada 2020. Hanya saja, tidak serta merta meningkatkan PAD, dibandingkan pertambangan.
Untuk itu, tidak menutup kemungkiban arah pembangunan ke depan akan mengarah ke sektor pertambangan.
“Makanya, teman-teman DPRD Parigi Moutong Perda tentang RTRW dievaluasi kembali, apakah ada penyesuaian atau tidak. Jadi tergantung dari situ, pasti akan diatur kawasan tambang, pertanian dan sektor lainnya,” jelas Irwan.
Berkaitan dengan alokasi anggaran untuk mendukung industrialisasi pertanian, Irwan mengakui, memang agak sulit menentukan presentasinya. Sebab, sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Ditambah lagi, anggaran pendidikan dan kesehatan telah ditentukan pemerintah pusat. Sehingga, dana-dana bebas tak terikat yang dialokasikan untuk sektor pertanian.
“Intinya, porsi anggaran untuk pengembangan sektor pertanian akan lebih besar,” pungkasnya.*
