PARIGI MOUTONG – Bappelitbangda Parigi Moutong menggelar rapat pembahasan pelaksanaan Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di Parigi, Kamis, (8/5).
“Kegiatan ini, menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan di Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.
Ia mengatakan, rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting PPSP ini, merupakan insiatif Bappelitbangda Parigi Moutong bersama Tim Pokja Perumah dan Kawasan Pemukiman (PKP), yang diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran A Tiangso.
Sebab, sekretariatnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Parigi Moutong. Sementara Beppelitbangda bagian dari Tim Pokja PKP.
“Jadi kami berinisiatif, untuk melaksanakan pra dulu. Karena Kick Off Meeeting PPSP akan dilaksanakan pada 19 Mei 2025,” jelasnya.
Saat Kick Off Meeeting PPSP nanti, kata dia, Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan pendampingan pemutakhiran dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) dari Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu, berkat upaya Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, yang telah melakukan review dokumen sebelumnya pada 2024.
“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parigi Moutong bisa dapat pendampingan SSK ini. Di Sulawesi Tengah yang menerima bantuan hanya Parigi Moutong dan Banggai,” ujarnya.
Pemutaktahiran data untuk dokumen SSK, lanjutnya, masih akan dilakukan tahun ini. Sebab, baru lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong pada 2024.
Ia menekankan, dokumen SKK sangat penting untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi.
Sehingga, pemerintah pusat menyarankan Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelesaikan penyusunan dukumen SKK minimal 50 persen.
Selain Dinkes Parigi Moutong, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bappelitbangda, I Nyoman Sudiara menyebut, penyusunan dokumen SKK juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Makanya, kalau rapat kecil diikutkan dengan kegiatan kami, supaya berlanjut pada 19 Mei 2025,” pungkasnya.*
