PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan penurunan stunting di Parigi, Senin, (25/4).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Capaian Target Stunting Tahun 2025” ini dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Parigi Moutong, Richard A Djanggola.
“Stunting masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia,” ungkap Pj Bupati Richard Arnaldo.
Menurutnya, berdasarkan Global Nutrition Report 2018, tercatat sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami Stunting.
Ia menyebut, Indonesia menduduki peringkat kelima tertinggi, di mana 30,8% balita mengalami Stunting berdasarkan data Riskesdas 2018.
Fenomena ini, kata dia, menjadi sinyal kuat adanya permasalahan dalam manajemen pelayanan dasar, terutama mencegah dan menurunkan prevalensi Stunting yang belum memadai.
“Baik dalam skala, kualitas, maupun keterjangkauan kepada kelompok prioritas, yakni ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan penurunan Stunting menjadi momentum penting untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan dasar, khususnya kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, terhadap konseling gizi terpadu, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, dan perlindungan sosial, agar lebih terpadu dan tepat sasaran.
Pj Bupati Richard menuturkan, berdasarkan data prevalensi Stunting di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan penurunan.
“Dari 31,7% pada 2021 menjadi 27,4% pada 2022, meskipun 2023 sedikit naik menjadi 28,5%,” bebernya.
Pencapaian ini, lanjutnya, berkat komitmen bersama seluruh pihak yang berperan aktif dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
Ia menekankan, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong terus berupaya mengintegrasikan rencana kegiatan percepatan penurunan Stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokusnya, ialah peningkatan akses layanan bagi kelompok sasaran prioritas di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Berkaitan partisipasi daerah, pada 2021 hanya 67% kabupaten/kota di Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam aksi konvergensi percepatan penurunan Stunting.
“Namun berkat pembinaan intensif, seluruh kabupaten/kota telah aktif berkontribusi pada 2024,” imbuhnya.
Ia berharap Rakor ini, dapat mendorong upaya pelayanan dan pencegahan Stunting dapat semakin berkualitas, tepat sasaran, dan menyentuh langsung remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–59 bulan.
“Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi lintas sektoral di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk mendukung penurunan angka Stunting yang efektif dan terintegrasi,” pungkasnya.*
