PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menyarankan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang mau ketemu dengannya terkait urusan dinas, cukup di kantor saja. Tidak perlu ke Rumah Jabatan (Rujab) diluar jam kerja.
“Tapi untuk masyarakat, tetap saya terima di rumah jabatan,” kata Erwin Burase.
Hal ini ditegaskan Bupati Erwin Burase untuk merespon kebijakan pembatasan akses masuk ke Kantor Bupati yang menuai sorotan dari anggota DPRD setempat.
Erwin Burase mengaku tidak mengetahui adanya pembatasan akses tersebut. Ia menegaskan tidak akan membatasi keinginan masyarakat untuk bertemu langsung dengannya.
“Saya senang berdiskusi dengan masyarakat. Masukan dari mereka penting untuk pembangunan daerah,” katanya.
Meski demikian, ia menyarankan pertemuan diatur waktunya agar tetap memberi ruang istirahat.
Ia juga mempersilakan masyarakat berkunjung ke rumah jabatan, dengan catatan bukan untuk keperluan dinas.
Sebelumnya anggota DPRD Parigi Moutong, Chandra Setiawan, mengkritisi aturan penggunaan kartu akses untuk memasuki area kantor bupati.
Hal itu menurut Chandra, berpotensi merusak citra kepemimpinan yang inklusif.
“Beberapa minggu terakhir, untuk masuk ke Kantor Bupati harus menggunakan kartu akses. Ini tidak pernah diberlakukan pada masa kepala daerah sebelumnya,” ujar Chandra dalam rapat paripurna di Parigi, Senin, 16 Juni 2025.
Menurutnya, kebijakan itu dapat menurunkan simpati masyarakat terhadap Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong yang baru saja menjabat.
Bahkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan eksklusif, bertolak belakang dengan figur Bupati Erwin Burase yang dikenal akrab dengan masyarakat semasa menjadi anggota DPRD Sulawesi Tengah selama dua dekade.
“Isu ini juga telah kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Sekretariat Daerah,” ujarnya.
Chandra menegaskan, penggunaan akses terbatas sebenarnya wajar, jika diterapkan hanya untuk pintu masuk ruang kerja Bupati.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan pembatasan dilakukan sejak pintu utama kantor, sehingga menghambat keterbukaan akses publik.
“Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan kepada kami, kesannya Bupati yang dulu dekat dengan rakyat kini terkesan menjaga jarak. Padahal, ini bukan karakter yang diharapkan dari kepemimpinan beliau,” ujarnya. IDHO
