PARIGI MOUTONG – Majelis Hakim memutuskan bebas Oknum Brimob, IPDA MKS alias dan HR alias Pak Kades terdakwa asusila dari berbagai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Kamis, 11 Januari 2024.
Majelis Hakim menilai, dua dakwaan alternatif JPU terhadap IPDA MKS, yakni Pasal 6 Huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, tidak terbukti.
Begitu juga, dua dakwaan alternatif JPU terhadap HR alias Pak Kades, yakni Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dinilai tidak terbukti.
“Menyatakan terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan kesatu penuntut umum, Ketua Majelis Hakim, Yakobus Manu, SH, membacakan amar putusan saat persidangan.
Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan di rumah tahanan negara, segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
Bahkan, Majelis Hakim menyatakan tuntutan restitusi yang diajukan keluarga korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak dapat diterima.
Sementara enam terdakwa lainnya, divonis bersalah melanggar pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim, terdakwa AKHB alias A dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, serta denda Rp 100.000.000,-.
“Dengan ketentuan, bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurangan selama 3 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim.
AKHB alias A pun diperintahkan Majelis Hakim, membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp 1.521.267,-.
Sementara FN alias F dijatuhi hukuman 8 tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 100.000.000,-, subsider 3 bulan kurungan, dan membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp 3.042.534,-.
Terdakwa AS, dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, serta denda Rp 100.000.000,-, subsider 3 bulan kurungan, dan membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp 3.042.534,-.
Terhadap terdakwa AAP alias A, Majelis Hakim menjatuhi hukuman 9 tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100.000.000,-, subsider 3 bulan kurungan, dan membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp 4.563.801,-.
Sedangkan terdakwa AM alias A, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, serta denda Rp 100.000.000,-, subsider 3 bulan kurungan, dan membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp 1.521.267,-.
Terakhir terhadap terdakwa K alias D alias PM, Majelis Hakim memutus 9 tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100.000.000,-, subsider 3 bulan kurungan, dan membayar restitusi terhadap korban sebesar Rp 4.563.801,-.
Sidang pembacaan putusan yang digelar terbuka untuk umum tersebut , dihadiri kedua orang tua korban didampingi pengacaranya, Pendamping Sosial (Pedsos), keluarga terdakwa dan mendapatkan pengamanan dari pihak Kepolisian setempat.
Diketahui, dalam sidang sebelumnya pada Selasa, 9 Januari 2023, Majelis Hakim telah memutus tiga terdakwa lainnya, yakni ARH alias Pak Guru, AR alias R, dan MT alias EK terbukti bersalah, serta menjatuhkan hukuman 12-9 tahun penjara.*theopini
