Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Featured

Mendagri Jelaskan Urgensi Perppu Perubahan Jadwal Pilkada 2024

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
24 September 2023
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
24 September 2023

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menjelaskan urgensi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah jadwal Pilkada 2024, dari sebelumnya November menjadi September 2024.

“Hal ini, dilandasi dari amanat filosofi terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2016 yang melihat tidak selarasnya masa pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk provinsi dengan kabupaten/kota,” jelas Mendagri, dalam Ruang Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Rabu, 20 September 2023.

Kondisi ini, kata dia, berdampak terhadap perbedaan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi tak sejalan.

“Misalnya ada jalur tol yang dibangun oleh pemerintahan nasional, dan kemudian tidak dibuat perencanaan yang melengkapi jalur tol itu oleh jalanan provinsi, jalanan provinsi tidak dibuat lagi jalan kabupaten/kotanya,” terang Mendagri.

Baca Juga

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

Pemkab Parigi Moutong Siapkan 500 Bibit Pohon untuk Pulihkan Lahan Bekas Karhutla

Dari Karcis ke Kartu Elektronik, Pemkab Parigi Moutong Ubah Sistem Pembayaran Retribusi Pasar

Karena itu, regulasi tersebut hendak menyelaraskan jalannya pemerintahan antara pusat dan daerah. Hal ini, dilakukan dengan mengamanatkan adanya keserentakan Pilkada di tahun yang sama, termasuk dengan Pemilu nasional.

“Kami berupaya memahami betul filosofinya (UU Nomor 10 Tahun 2016),” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Mendagri, tak ingin daerah terlalu lama dan banyak yang dipimpin penjabat (Pj.) kepala daerah, akibat adanya kekosongan.

Pasalnya, terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh Pj. kepala daerah sejak 2022.

Kemudian terdapat 170 daerah yang diisi oleh Pj. kepala daerah pada 2023, serta 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Apabila ini terjadi, maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif.

“Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025,” ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu upaya mengantisipasi kekosongan kepala daerah tersebut, harus dipastikan hasil Pilkada Serentak 2024 sudah dilantik paling lambat 1 Januari 2025.

Sehingga, perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Guna memastikan pelantikan tersebut, proses pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 harus disesuaikan menjadi September 2024.

Selain itu, tambah Mendagri, perlu juga mempersingkat durasi masa kampanye serta durasi penyelesaian sengketa proses pilkada atau sengketa pencalonan.

Mendagri mengatakan, dengan menyerentakkan Pemilu dan Pilkada pada 2024 dan pelantikan paling lambat 1 Januari 2025 dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Pelaksanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota juga akan selaras dengan pembangunan pusat.

“Pemerintah bakal segera menyerahkan rancangan Perppu kepada DPR RI sebelum masa sidang 2023 berakhir. Dalam prosesnya, pemerintah akan selalu mengonsultasikan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR RI agar muatan Perppu sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. *TheOpini

 

ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Syamsuarni Amirudin Dorong Pemdes Kembangkan Lembaga PAUD

Sesudah

DLH Parimo Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RPPLH

TerkaitPostingan

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

12 November 2026
Pemkab Parigi Moutong Siapkan 500 Bibit Pohon untuk Pulihkan Lahan Bekas Karhutla

Pemkab Parigi Moutong Siapkan 500 Bibit Pohon untuk Pulihkan Lahan Bekas Karhutla

12 November 2026
Dari Karcis ke Kartu Elektronik, Pemkab Parigi Moutong Ubah Sistem Pembayaran Retribusi Pasar

Dari Karcis ke Kartu Elektronik, Pemkab Parigi Moutong Ubah Sistem Pembayaran Retribusi Pasar

12 November 2026
HKN ke-62, Dinkes Parigi Moutong Siapkan Empat Agenda untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

HKN ke-62, Dinkes Parigi Moutong Siapkan Empat Agenda untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

12 November 2026
Sekda Zulfinasran Buka Ruang Laporan Dugaan Pelanggaran Pengisian PPPK

Nama Sekda Zulfinasran Dicatut untuk Meminta Sumbangan, Pemkab Parigi Moutong Keluarkan Peringatan

11 November 2026
Erwin Burase Perjuangkan Perlindungan Nelayan, 1.133 Orang Kini Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Erwin Burase Perjuangkan Perlindungan Nelayan, 1.133 Orang Kini Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

10 November 2026

Artikel Terkini

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

Dinkes Parigi Moutong Bawa Pulang Empat Penghargaan Kesehatan pada Momentum HKN ke-62

12 November 2026
Pemkab Parigi Moutong Siapkan 500 Bibit Pohon untuk Pulihkan Lahan Bekas Karhutla

Pemkab Parigi Moutong Siapkan 500 Bibit Pohon untuk Pulihkan Lahan Bekas Karhutla

12 November 2026
Dari Karcis ke Kartu Elektronik, Pemkab Parigi Moutong Ubah Sistem Pembayaran Retribusi Pasar

Dari Karcis ke Kartu Elektronik, Pemkab Parigi Moutong Ubah Sistem Pembayaran Retribusi Pasar

12 November 2026
HKN ke-62, Dinkes Parigi Moutong Siapkan Empat Agenda untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

HKN ke-62, Dinkes Parigi Moutong Siapkan Empat Agenda untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

12 November 2026
Sekda Zulfinasran Buka Ruang Laporan Dugaan Pelanggaran Pengisian PPPK

Nama Sekda Zulfinasran Dicatut untuk Meminta Sumbangan, Pemkab Parigi Moutong Keluarkan Peringatan

11 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In