PARIGI MOUTONG – Sekolah Dasar (SD) Inpres Binangga, Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, membutuhkan perbaikan Ruang Kelas Belajar (RKB), yang mengalami kerusakan usai terdampak bencana gempa bumi 2018.
Saat ini, pihak sekolah terpaksa melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan para siswa menggunakan RKB yang tak lagi layak pakai.
“Tetapi, hal itu tidak menghalangi kami untuk terus melakukan proses belajar mengajar. Meskipun kami hanya belajar di kelas yang bersifat sementara,” ungkap Wakil Kepala Sekolah SD Inpres Binangga, Yuyun Indarsari, saat ditemui media ini, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya agar mendapatkan perbaikan RKB. Salah satunya dengan mengusulkan ke Kemendikbudristek, melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun belum juga terealisasi.
Saat proses belajar mengajar berlangsung, guru dan siswa tak lagi merasa nyaman diakibatkan kondisi atap bangunan dan konstruksinya sudah sangat memprihatinkan.
“Kenyamanan dalam ruangan itu, tergantung dari cuaca. Apalagi saat ini cuaca tidak menentu. Sebab, kontruksi atapnya yang sangat rendah, begitu pula dengan dindingnya yang juga sudah pecah, bahkan lain sudah bocor bocor,” ujar dia.
Saat hujan pun guru dan siswa merasakan hal yang sama, dikarenakan struktur tanah yang tidak rata menyebabkan air mengalir hingga masuk ke ruang kelas.
Dia menyebut, pihak sekolah masih menunggu penjelasan dari pemerintah daerah atas perbaikan kerusakan RKB tersebut. Ia pun berharap, pemerintah, segera merobohkan RKB yang mengalami kerusakan, karena dinilai membahayakan bagi guru dan siswa.
“Kami sangat khawatir, nantinya bangunan tua tersebut akan roboh, dan menimpah kami atau siswa,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parimo, Ibrahim membenarkan pernyataan Wakil Kepala Sekolah SD Inpres Binangga Desa Matolele.
“Pasca gempa bumi, perbaikan SD Inpres tersebut sudah kami usulkan beberapa kali ke Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo. Karena semua yang terdampak pada saat gempa itu di data oleh BPBD,” kata Ibrahim.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan perbaikan gedung ke pihak United Nations Development Programme atau Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Bank Dunia.
Namun, sekolah SD Inpres Binagga ini salah satu sekolah yang tidak disetujui oleh pihak UNDP, karena dinilai masih ada bangunan yang lebih parah dari sekolah tersebut.
Kemudian, terdapat kekeliruan saat penginputan data Dapodik, yang tidak disadari oleh operator sekolah. Padahal hal itu tidak sesuai dengan keadaan bangunan sekolah.
Saat ini pihaknya sudah berusaha memperbaiki data Dapodik SD Inpres Binangga. Data tersebut, sesuai dengan kondisi saat ini, dan hasil koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) setempat.
“Sehingga, formulir penilaian dapat dikategorikan rusak berat, dengan melihat langsung kondisi kerusakannya, dan mengusulkan kembali ke pihak Kementerian,” kata dia.
“Kami akan upayakan di tahun ini dan kami coba pendampingan lagi untuk pengusulan tahun 2023 mendatang, semoga tidak ada kendala,” tambah Ibrahim. *theopini.id
