PARIGI MOUTONG – DPRD Parigi Moutong merekomendasikan sejumlah penyelesaian atas dampak pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), usai menerima laporan perwakilan masyarakat, Jum’at 17 Maret 2022.
“Kita simpulkan, dan saya menawarkan, bahwa untuk Perda LP2B akan diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPRD Parigi Moutong,” ungkap Wakil Ketua DPRD, Alfres Tonggiroh, saat memimpin rapat pertemuan dengan masyarakat di gedung DPRD, Jumat 20 Maret 2022.
Dia mengatakan, diserahkannya permasalahan Perda LP2B kepada Bapemperda, agar segera melakukan kajian kembali dan merevisi, berbagai aturan yang termuat pada Perda tersebut, akibat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Kemudian, dilakukan penyesuaian dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), sebagai OPD yang memiliki data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Parigi, dan RTRW.
“Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga akan diminta untuk melakukan kajian kembali,” tegasnya.
Selain itu, ia juga akan menugaskan kepada Komisi II DPRD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultira dan Perkebunan (DTPHP) sebagai mitranya. Sehingga, hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan Bapemperda.
“Perda RDTR dan RTRW sudah ada, sehingga DPRD akan menugaskan Bapemperda melakukan penyesuaian,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Parigi Moutong, Mohamad Fadli mengatakan, agar proses tindak lanjut berjalan dengan cepat, sebaiknya pimpinan DPRD segera merekomendasikan Bapemperda untuk berkonsultasi tentang tata cara melakukan pencabutan atau peninjauan Perda.
“Karena didalam ketentuan merubah Perda tersebut menunggu waktu lima tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena disebabkan kekeliruan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, salah satu perwakilan masyarakat Kabupaten Parimo, Arif Alkatiri mengatakan, jika ada yang mempertanyakan apakah Perda LP2B yang berdampak pendaftaran pembuatan sertifikat lahan masyarakat setempat, dicabut atau tidak, tentu memiliki tata cara.
Sesuai dengan peraturan kata dia, Gubernur Sulawesi Tengah dapat mencabut Perda LP2B tersebut, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Alasan sebagai pertimbangan karena tiga hal, yakni Perda LP2B bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya, terkait kepentingan umum, dan/atau asusila.
“Kalau ditanya ini bertentangan dengan Perda di provinsi? Maka saya katakan bertentangan. Sebab, lampiran LP2B provinsi itu luasan lahan Parigi Moutong 24 ribu hektar lebih. Sementara yang masuk dalam Perda LP2B kabupaten, 28 ribu hektar,” kata dia.
Menurut dia, kepentingan pengesahan Perda LP2B sangat besar, bukan hanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang mau ali fungsi lahan saja. Tetapi persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang pertanian.
“Jika dicabut, Perda tersebut harus dibuat kembali. Makanya paling baik adalah melakukan revisi terbatas, terhadap lampiran. Kemudian tidak menafikan apa yang sudah jadi seperti RTRW, RDTR,” ungkapnya.
Diketahui, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak melakukan pendaftaran sertifikat ratusan lahan milik masyarakat, akibat dampak pengesahan Perda LP2B pada akhir 2021.
Dalam Lampiran Perda LP2B tidak dilakukan penyesuaian dengan Perda RTRW dan RDTR Kota Parigi, sehinggi lahan masyarakat masuk dalam zona hijau pertanian, yang tak bisa lagi alih fungsikan ke kawasan pemukiman atau pengembangan lainnya. *theopini.id
