PARIGI MOUTONG – Karena sempat bermasalah pada tahun 2013 silam, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong terus memperbaiki menejemen stok obat. Baik yang ada di seluruh Puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong ataupun di gudang.
Kepala Seksi Kefarmasian, Dinkes Parigi Moutong, Devi Artini Uga kepada Songulara Selasa (5/3) mengatakan, pengelolaan bidang farmasi sesungguhnya tidak terbilang sulit. Sebab, di Dinkes, bidang farmasi merupakan sarana penunjang, dan bukan program prioritas.
“Tapi karena kita program penunjang, sehingga kegiatan di Dinkes itu semuanya kita suport, dan kita tahu semua kegiatan memerlukan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),” kata dia.
Hampir 60 persen kegiatan di Puskesmas itu modalnya adalah obat dan BMHP. Sehingga, memang di butuhkan bidang kefarmasian yang harus dikelola dengan baik. Diakuinya, di tahun 2013 silam Dinkes pernah ada temuan oleh pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebanyak Rp3 Miliar.
Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, temuan itu bukan karena penyalahgunaan anggaran, tetapi stok obat yang tersedia di Puskesmas dan gudang Dinkes, tidak termanejemen dengan baik. Padahal, stok obatnya ada dan masyarakat juga terlayani dengan baik.
“Persoalan itu sempat membuat Bupati kaget, dan mempertanyakan kenapa ada temuan. Nah itu yang coba kita perbaiki dari tahun 2013. Alhamdulillah dua tahun ini kita sudah mulai bagus,” ujarnya.
Untuk logistik, menajemen dan dokumentasi lanjut dia, sudah mulai membaik. Hal itu terlihat dari laporan opname antara ketersediaan aset dengan pihaknya yang selisihnya tidak begitu berarti yakni, dibawah 2 persen.
“Makanya kita kembali lagi di PERMENKES Nomor 75 tahun 2017, tentang pengelolaan obat dan BMHP di apotek dan rumah sakit itu, ada dua sebenarnya pekerjaan kefarmasian, pengelolaan obat dan BMHP, dan pelayanan kefarmasian,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk pengolaan obat dan BMHP tersebut, saat ini sudah mulai membaik, karena telah ditunjang oleh beberapa software yang ada, baik dari kementerian maupun dari pihak provinsi. Sehingga, tidak lagi mengalami permasalahan berarti dalam pengelolaan obat dan BMHP.
