Parigi Moutong Akselerasi SDM dan Pertanian dalam RKPD 2027

PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memfokuskan arah pembangunan tahun 2027 pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sektor pertanian yang didukung pemerataan infrastruktur. Fokus tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tingkat kabupaten di auditorium Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).

Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga program yang disusun lebih efektif dan tepat sasaran.

“Hilangkan ego sektoral, mari kita bergerak bersama demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Tema pembangunan RKPD 2027 yang diusung adalah “Akselerasi Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan di Bidang Pertanian yang Didukung Infrastruktur yang Merata.” Tema ini menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam mendorong sektor unggulan daerah.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah daerah tetap mengacu pada empat pilar pembangunan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Program layanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi berbasis pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas utama.

Ketua panitia, Karim, S.IK, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum tahunan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan dengan mengintegrasikan usulan dari tingkat desa dan kecamatan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

Musrenbang ini diikuti oleh unsur DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, para camat, serta tokoh masyarakat, dengan menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi dan kabupaten secara langsung maupun daring.*