PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong dilema terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebab, disatu sisi Pemkab diharapkan bisa melaksanakan program pemerintah pusat tersebut sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
Namun, disisi lain kemampuan keuangan daerah tidak memadai. Karena penggajian P3K ini dibebankan kepada daerah. Apalagi APBD Parigi Moutong diketahui telah diketuk palu dan anggaran yang ada dan telah terdistribusi pada posnya masing-masing.
“Dari mana lagi mau dianggarkan penggajian mereka (PK3) ini,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Ahmad Saiful, Rabu (6/2).
Sebelumnya, Pemkab telah melaksanakan rapat bersama dengan pihak terkait, termasuk bagian keuangan Pemkab untuk membahas rekrutmen tersebut. Tetapi sampai saat ini masih belum mendapatkan kejelasan sekaitan dengan berapa jumlah P3K yang akan direkrut oleh Pemkab.
“Yang belum ada kejelasan saat ini, berapa dana pemkab yang siap. Sehingga, keputusannya saat ini ada pada bagian keuangan. Jadi kesimpulan saat ini berapa P3K yang akan kita terima itu belum real,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan perintah Bupati mereka juga diminta untuk berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong.
“Karena penentu kebijakan keuangan ada di mereka yakni DPRD,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan Zero Growth (perkembangan nol). Sebab dalam data BKPSDM, prediksi pensiun sampai Maret 2019 kurang lebih 30 orang.
Kekosongan tersebut yang kemudian bisa diisi oleh P3K. Sebab, rekrutmen terbanyak pada tahap pertama kali ini adalah tenaga guru. Ketiga unsur tersebut adalah tenaga guru, penyuluh dan tenaga kesehatan yang sudah terdaftar dalam K2.
“Kalau usulan ini ditindaklanjuti, selanjutnya dinas pendidikan memberikan daftar kebutuhan guru,” kata dia.
Sekadar diketahui P3K merupakan program pemerintah pusat. Tetapi penggajian dari P3K dibebankan kepada DAU. Sehingga jika dilakukan perekrutan secara keseluruhan P3K di Kabupaten Parigi Moutong, maka anggaran daerah dikhawatirkan tidak akan mencukupi.
Tercatat dalam daftar BKPSDM, tenaga guru sebanyak 744 orang. Kemudian tenaga fungsional lainnya, penyuluh pertanian, kesehatan, peternakan kurang lebih 20 orang.
Jumlah tersebut belum termasuk tenaga administrasi yang juga ingin diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Jumlahnya kurang lebih 1.200 mereka juga terdata dalam K2.
