Parigi Moutong – Lagi, sejumlah tenaga honorer yang masuk dalam data Kategori 1 (K1) yang bekerja pada sejumlah SKPD kembali mendatangangi gedung wakil rakyat DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (20/3). Kedatangan tersebut, untuk mempertanyakan penegasan nasib mereka yang hingga kini belum jelas. Bahkan, dari sisa data K1 yang belum berstatus PNS, namun diketahui ada beberapa honorer K1 yang telah lulus sebagai PNS yang diduga karena honorer tersebut istri dari salah seorang pejabat di Parigi Moutong. Juru bicara honorer K1, Abdul Rahman yang berstatus honorer pada Bappelitbangda Parigi Moutong, dihadapan sejumlah Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong mengatakan, kedatangan pihaknya bersama anggota honorer K1 lainnya digedung DPRD Parigi Moutong, tidak lain hanya mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Sebab, menurutnya, seluruh upaya telah dilakukan pihaknya, namun tetap tidak ada solusi terhadap masalah itu. Mewakili dari sisa honorer K1 yang berjumlah 270, pihaknya bersama Bupati Parigi Moutong, sempat mengikuti rapat yang di gelar di Kementerian, adapun hasil rapat tersebut tertuang dalam surat yang dikirim oleh pihak Kemeterian ke pihak Pemkab Parigi Moutong. Namun kata dia, adapun kelanjutan dari isi surat tersebut yakni pihak Kementerian bisa mengakomodir sisa data honorer K1 untuk di masukkan sebagai PNS, dengan catatan semua tergantung dari Bupati. Nieuwe Nike Air Max 2015 Dame “Kata orang Kementerian pada waktu itu kepada saya, semuanya bisa diakomodir, tergantung Bupatinya,” ungkap Rahman. Lanjut Rahman, beberapa bulan kemudian, pihaknya menerima informasi bahwa pihak Kemeterian menelfon Sekrtetaris Pribadi (Sekpri) Bupati Parigi Moutong, atas nama Farid. Nike Air Max LUNAR90 C3.0 Dame Dalam percakapan lewat telpon tersebut, disampaikan bahwa dalam beberapa hari kedepan, pihak Kementrian akan datang mengunjungi Pemkab Parigi Moutong untuk melihat langsung dan melakukan audiens dengan sejumlah honorer K1. Namun, saat pihaknya menanyakan hal tersebut ke pihak Bupati Parigi Moutong, namun tidak mendapatkan jawaban apa-apa. “Informasi menteri akan datang itu merupakan informasi yang akurat, namun kenapa saat kami pertanyakan ke Bupati, tidak ada jawaban apa-apa dari Bupati. Nike Air Max 2016 Heren Ini ada apa?,” Tanya Rahman dihadapan sejumlah Anleg DPRD Parigi Moutong dan kepala BKD Parigi Moutong, Mawardin, diruang sidang paripurna DPRD Parigi Moutong. Rahman juga mempertanyakan, jika data honorer sisa K1 yang berjumlah 270 sama sekali tidak bisa diakomodir, tetapi mengapa ada beberapa diantara mereka yang bisa diakomodir untuk dijadikan PNS, salah satunya yakni istri dari pejabat SKPD Parigi Moutong. Nike Air Max 1 Dames “Tidak perlu kami sampaikan siapa orangnya, tetapi pertanyaannya kenapa bisa mereka diloloskan, namun kami tidak bisa. Inikan aneh, aturan yang bagaimana ini sebenarnya yang diberlakukan, apakah kami juga harus jadi bagian dari para pejabat baru bisa ikut diloloskan?,” ungkapnya. Menanggapi hal tersebut, kepala BKD Parigi Moutong, Mawardin mengatakan, keputusan untuk mengakomodir seluruh sisa honorer baik yang masuk dalam data K1 dan K2, semuanya tergantung dalam moratorium Presiden RI, Joko Widodo. Sebab, menurut informasi seluruh moratorium akan dicabut pada tahun 2019. “Jadi, walaupun usaha apa yang dilakukan, jika moratorium belum dibuka oleh Presiden, maka dipastikan tidak ada status honorer yang bisa diloloskan atau diakomodir. Nike Air Max Heren Goedkoop Hal itu sudah menjadi aturan yang tidak bisa dipaksakan,” ungkap Mawardin.
