SONGULARA – Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masih mendominasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng di Kabupaten Parigi Moutong. Temuan ini bakal ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan rekomendasi.
Inpektur Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong, Masdin S.Sos mengatakan, hampir semua SKPD dijajaran Pemkab Parigi Moutong memiliki temuan SPPD yang belum tuntas untuk dikembalikan ke kas daerah.
Bahkan temuan SPPD tersebut bukan hanya berasal dari eselon II, namun staf golongan II tiap SKPD pun harus ikut nimbrung dalam temuan tersebut.
Kategori temuan SPPD itu katanya terdiri dua macam, yang pertama karena disengaja dan kedua unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan misalnya seperti kenaikan harga dipihak Travel. Karena sistem hutang hingga satu bulan lamanya baru dibayar pihak SKPD, makanya pihak travel menaikkan harga tiket dari yang sebenarnya.
“Pihak travel sistemnya berbicara bisnis, jika SKPD berhutang hingga satu bulan, jelas mereka rugi, sehingga banyak kemungkinan unsur kesengajaan disebabkan karena hal seperti itu,” ungkapnya.
Sedangkan dari unsur ketidaksengajaan, masih sama kesalahan dari pihak travel. Misalnya nama yang berangkat tidak sama dengan nama yang tercatat di pihak travel. Kemungkinan, keberangkatan yang dilakukan pihak yang berangkat karena keadaan terdesak, sehingga pihak travel memberikan tiket nama orang lain yang tidak jadi melakukan keberangkatan.
Berdasarkan instruksi Wakil Bupati Parigi Moutong, pengembalian temuan SPPD tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan 60 hari masa pengembalian. Namun, terkait hal itu, masih ada pula pihak-pihak yang melanggar komitmen rekomendasi dari pihak BPK.
“Jika dalam masa rekomendasi 60 hari belum juga ditindaklanjuti untuk pengembalian, maka diberlakukan sistem TPTGR atau sistem jaminan sesuai besaran temuan yang bersangkutan. Kalau, temuannya 100 juta, maka jaminan TPTGR-nya pun harus senilai itu,” terangnya.
Pihakya menilai, selama masa kebijakan pengembalian masih diberlakukan, dan yang bersangkutan masih beritikad baik untuk mengembalikan, maka hal tersebut belum bisa diproses secara hukum.
Namun jika yang bersangkutan masih saja melanggar komitmennya, maka penegak hukum dapat memprosesnya sesuai dengan rekomendasi temuan BPK.
“Kalau untuk kami, walaupun tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan, kami tidak bisa memproses atau merekomendasikan ke pihak hukum, karena kami bukan pihak Eksekutor. Namun, kami hanya bisa meminta jaminan kepada yang bersangkutan sesuai dengan sistem TPTGR,” tandasnya
Sejauh ini pihaknya terus berupaya untuk meminta pengembalian dari semua pihak yang berkaitan dengan persoalan temuan SPPD tersebut. Baik dari pihak pejabat, hingga anggota DPRD Parigi Moutong. fhara
