PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Sebanyak 94 dari 278 desa di Kabupaten Parigi Moutong masih mengalami blankspot atau memiliki kualitas sinyal telekomunikasi rendah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusulkan perluasan infrastruktur jaringan komunikasi kepada pemerintah pusat.
Usulan itu disampaikan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dalam audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Erwin memaparkan masih adanya kesenjangan akses telekomunikasi, terutama di desa-desa yang berada di wilayah pelosok.
Berdasarkan data pemerintah daerah, Parigi Moutong baru memiliki 54 menara Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital.
Infrastruktur tersebut terdiri atas empat unit yang dibangun pada 2019 dan 50 unit pada 2021.
Sementara itu, rasio jaringan internet stabil 4G di tingkat kabupaten baru mencapai 56,18 persen. Artinya, pemerataan akses jaringan masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Masih ada 94 desa yang mengalami blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah. Karena itu, kami mengusulkan pembangunan BTS di wilayah tersebut, termasuk penyediaan akses internet publik dan penguatan jaringan fiber optic,” ungkap Erwin.
Menurutnya, keterbatasan jaringan komunikasi berdampak terhadap akses pelayanan publik, terutama pada kantor desa, puskesmas pembantu, dan sekolah yang berada di wilayah pelosok.
Karena itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penyediaan akses internet publik di fasilitas kesehatan dan pendidikan serta penguatan jaringan untuk mendukung integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Upaya pemerataan infrastruktur digital tersebut diharapkan dapat memperluas akses informasi dan mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di seluruh wilayah Parigi Moutong.
Selain telekomunikasi, dalam audiensi itu pemerintah daerah turut memaparkan kebutuhan peningkatan pelayanan dasar lainnya, termasuk sektor sanitasi dan persampahan.
Pada sektor sanitasi, sebanyak 92.776 rumah atau 86,76 persen telah memiliki akses layak melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Namun, masih terdapat 14.155 rumah atau 13,24 persen yang belum memiliki akses sanitasi.
Sementara itu, timbulan sampah di Parigi Moutong mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton per hari. Tingkat pengurangan sampah baru mencapai 5,68 persen, sedangkan penanganannya sebesar 4,90 persen.
Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut membutuhkan dukungan sarana dan sistem pengelolaan persampahan berskala nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan.
Dalam rangkuman usulannya, pemerintah daerah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan dukungan pembangunan BTS di 94 desa yang mengalami blankspot serta penyediaan akses internet publik di fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Melalui dukungan pemerintah pusat, Erwin berharap kesenjangan akses telekomunikasi dan pelayanan dasar dapat ditangani secara bertahap sehingga masyarakat di wilayah pelosok memperoleh kesempatan yang lebih merata dalam mengakses layanan publik.*







