PARIGI MOUTONG – Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tonggiroh, berharap pemerintah pusat menambah dana transfer ke daerah dan merealisasikan rencana pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru pada 2027.
Menurut Alfres, tambahan dana transfer dapat membantu Parigi Moutong menghadapi keterbatasan fiskal. Sementara pengalihan pembiayaan PPPK guru dinilai dapat memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat juga memperhatikan dana-dana transfer ini. Kemarin sudah ada pernyataan bahwa akan diperhitungkan kembali dan sedapat mungkin dana transfer dari pusat bisa ditambah,” ujar Alfres saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia mengatakan pemerintah daerah tetap perlu menyusun program berdasarkan skala prioritas karena postur anggaran yang tersedia terbatas.
“Kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat bahwa di 2027 akan terjadi peralihan status PPPK guru ke pusat. Kalau itu terjadi, tentu anggaran kita agak longgar,” ujarnya.
Namun, Alfres mengakui rencana pengalihan pembiayaan PPPK guru itu masih menunggu kepastian regulasi. Hingga kini, belum ada payung hukum yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Kita sekarang belum ada payung hukumnya, belum ada peraturannya. Tetapi secara lisan kita sudah mengikuti pernyataan bahwa PPPK guru akan ditarik ke pusat dan status paruh waktu menjadi penuh waktu,” pungkasnya.*
