Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

Polemik Lahan PSN di Desa Siniu, Komisi III DPRD Parigi Moutong Gelar RDP dengan PT ATHI

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
10 Juni 2026
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
9 Juli 2026
Polemik Lahan PSN di Desa Siniu, Komisi III DPRD Parigi Moutong Gelar RDP dengan PT ATHI

RDP Komisi III DPRD Parigi Moutong bersama PT Anugrah Tekhnis Industri (ATHI) untuk menindaklanjuti aspirasi Aliansi Masyarakat Desa Siniu terkait polemik pembebasan lahan di kawasan PSN. Foto: Galvin/IST

PARIGI MOUTONG – Komisi III DPRD Parigi Moutong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Anugrah Tekhnis Industri (ATHI) untuk menindaklanjuti aspirasi Aliansi Masyarakat Desa Siniu terkait polemik pembebasan lahan di kawasan Program Strategis Nasional (PSN), Selasa (9/6/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Mastullah, itu bertujuan memperoleh penjelasan langsung dari pihak perusahaan mengenai sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari nilai ganti rugi lahan, status dokumen pertanahan, hingga rencana perluasan kawasan industri.

“Tujuan RDP kali ini untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari pihak perusahaan terkait berbagai polemik yang selama ini disuarakan oleh aliansi masyarakat,” kata Mastullah.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah besaran nilai ganti rugi lahan yang dinilai belum sesuai dengan harapan sebagian pemilik lahan.

Baca Juga

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

PSU Perumahan Belum Diserahkan, Disperkim Parigi Moutong Siapkan Regulasi

Selain itu, DPRD Parigi Moutong juga meminta penjelasan mengenai sejumlah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang disebut-sebut belum memperoleh penyelesaian dalam proses pembebasan lahan.

Komisi III DPRD Parigi Moutong turut menyoroti rencana perluasan kawasan PSN dari 1.240 hektare menjadi 2.500 hektare. Menurut Mastullah, DPRD perlu memastikan dasar hukum dan legalitas rencana tersebut, sekaligus mengetahui dampaknya terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pengembangan.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Desa Siniu menyampaikan kekhawatiran bahwa perluasan kawasan industri berpotensi mengakibatkan relokasi permukiman warga. Isu tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam RDP bersama PT ATHI.

“Intinya kami ingin mencari titik temu. Pada dasarnya masyarakat tidak menolak Program Strategis Nasional, tetapi ada beberapa persoalan yang perlu dijelaskan dan diselesaikan bersama,” ujar Mastullah.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul selama proses pembebasan lahan perlu segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, mengingat sejumlah pertemuan sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak.

Melalui RDP tersebut, DPRD Parigi Moutong berharap dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang.

“Selanjutnya, melalui persetujuan pimpinan DPRD, kami akan mengagendakan pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh pihak terkait agar persoalan ini dapat segera menemukan penyelesaian,” pungkasnya.*

Tag: DPRD Parigi MoutongPT ATHIRapat Dengar Pendapat (RDP)
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Parigi Moutong Siapkan Layanan Darurat 112, Warga Cukup Hubungi Satu Nomor

Sesudah

Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi, DP3AP2KB Gelar Pelatihan Penanganan Kasus.

TerkaitPostingan

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

Dinkes Parigi Moutong Borong Tiga Penghargaan Kemenkes, dari Layanan Pelosok hingga Bebas Frambusia

18 November 2026

Artikel Terkini

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

Rp112 Miliar Disiapkan untuk Gaji PPPK, DPRD Parigi Moutong Tunggu Kebijakan Pusat

20 November 2026
94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

94 Desa Kesulitan Akses Sinyal, Erwin Burase Usulkan Pemerataan Internet ke Pemerintah Pusat

20 November 2026
Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

Jalan Kabupaten 977 Kilometer Rusak Berat, Bupati Erwin Burase Minta Dukungan Kemenko Infrastruktur

20 November 2026
Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

Audiensi dengan Kemenko Infrastruktur, Erwin Burase Usulkan Penanganan 19.716 Rumah Tidak Layak Huni

20 November 2026
RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

RAPBD Parigi Moutong Bertambah Rp220 Miliar, Banggar DPRD Telusuri Distribusinya

20 November 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In