PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan II Tahun 2026 untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah perbaikan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati, Jumat (4/9/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Ervian Aksa Yoza, dan dihadiri perwakilan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar.
Perangkat daerah tersebut meliputi BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Bappeda, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam rapat tersebut, Ervian menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan dan pelaporan SPM, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih menghambat pencapaian target pelayanan dasar.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu mengetahui perkembangan capaian kinerja serta kendala yang dihadapi agar dapat menentukan langkah perbaikan secara terukur.
“Tujuan kita melaksanakan rapat ini adalah untuk mencari solusi konkret terkait capaian SPM. Kita ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus kita lakukan agar pelaporan SPM ke depan menjadi lebih baik,” ujar Ervian.
Pembahasan mencakup progres capaian kinerja SPM Triwulan II, tahapan pelaksanaan, evaluasi target dan indikator kinerja, hingga berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah pengampu urusan pelayanan dasar.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar persoalan dalam pelaksanaan maupun pelaporan SPM dapat ditangani secara bersama.
Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi masing-masing perangkat daerah dalam memenuhi target pelayanan dasar, sekaligus memastikan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.*






