PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, di ruang rapat gedung DPRD, Kamis malam (3/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil pembahasan dokumen KUA-PPAS yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan anggaran daerah.
Dalam sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, yang dibacakan Wakil Bupati H. Abdul Sahid, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD merupakan dua unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kedudukan serta fungsi masing-masing, tetapi mengemban tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
“Hubungan yang harmonis, saling menghormati, terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat harus terus dibangun dan dipelihara antara Pemerintah Daerah dan DPRD,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Erwin melalui Wakil Bupati juga menilai koordinasi antara kedua lembaga diperlukan agar setiap kebijakan dapat dirumuskan secara objektif, melalui pembahasan bersama, serta mampu menjawab persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Sementara itu, laporan Badan Anggaran DPRD menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
Pembahasan juga mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta kondisi dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
Badan Anggaran berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah daerah menyambut baik hasil pembahasan beserta berbagai catatan, saran, dan masukan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun rancangan perubahan APBD.
Wakil Bupati Abdul Sahid berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan.
“Semoga apa yang kita cita-citakan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2026 ini benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kebersamaan, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan sinergi dalam menjalankan pemerintahan serta mengemban amanah masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.*






