PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi penyaluran gas LPG 3 kilogram bersubsidi menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan dugaan penyimpangan distribusi di sejumlah wilayah.
Evaluasi tersebut dipimpin Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, dalam rapat koordinasi bersama agen dan pemilik pangkalan LPG 3 kg di Auditorium Kantor Bupati, Jumat (4/9/2026).
Rapat itu turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda, Aswini Dimpel, Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar, Ismet Ibrahim, perwakilan TNI dan Polri, serta Camat Parigi.
Sejumlah agen dan pemilik pangkalan dari berbagai kecamatan juga dilibatkan dalam pembahasan tersebut, di antaranya PT Parindo Utama Mandiri, PT Reykhay Jaya Sejahtera, dan PT Aldira.
Dalam arahannya, Abdul Sahid menyampaikan apresiasi kepada agen dan pangkalan yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan LPG masyarakat. Namun, ia mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi ketentuan distribusi sehingga penyaluran subsidi berlangsung tertib dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
Menurutnya, persoalan distribusi perlu diselesaikan melalui kesepahaman dan komitmen bersama, terutama terkait ketentuan harga dan wilayah penyaluran.
“Saya mengumpulkan kita semua untuk mengambil satu kebijakan bersama, bergandeng tangan dengan satu tekad yang sama. Tidak boleh ada pilih kasih, tidak boleh ada kecemburuan sosial. Harga memang bisa berbeda tergantung jarak, namun tetap harus sesuai ketentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Abdul Sahid.
Ia menegaskan, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, penjualan harus memperhatikan ketentuan sasaran penerima, termasuk penggunaan KTP dan wilayah distribusi masing-masing pangkalan.
Wabup juga mengingatkan bahwa penyaluran LPG bersubsidi harus melalui jalur distribusi resmi, yakni dari agen kepada pangkalan yang telah ditunjuk dan terdaftar. Penjualan di atas HET maupun penyaluran di luar wilayah kerja yang ditetapkan tidak dibenarkan.
Dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar, Ismet Ibrahim, turut memaparkan sejumlah temuan hasil pengawasan di lapangan.
Temuan tersebut antara lain adanya agen yang membuka pangkalan tanpa melaporkan kepada pemerintah kabupaten maupun di luar wilayah kerjanya. Selain itu, ditemukan indikasi sopir yang mengatur distribusi dan harga LPG, bahkan melakukan pungutan liar.
Pengawasan juga menemukan sejumlah pangkalan yang belum memasang papan identitas dan informasi HET secara jelas. Praktik penjualan langsung kepada kafe, rumah makan, dan pengecer, penimbunan tabung, hingga penjualan kembali dengan harga mencapai dua kali lipat atau lebih dari HET turut menjadi perhatian.
Selain itu, terdapat temuan pembelian LPG dari luar Kabupaten Parigi Moutong untuk kemudian dijual kembali di wilayah setempat.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan dalam sesi diskusi bersama agen dan pemilik pangkalan. Pemerintah daerah mendorong adanya langkah perbaikan agar distribusi lebih tertib, ketersediaan LPG terjaga, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pemkab Parigi Moutong menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran LPG 3 kg. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.*






