PARIGI MOUTONG – Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat dukungan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, khususnya dalam masa transisi penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong, Darlin, menyampaikan bahwa berbagai langkah telah disiapkan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Ia menjelaskan bahwa pada masa transisi, masih terdapat sejumlah penyesuaian dalam pembiayaan layanan, termasuk rujukan pasien dan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak (BBM).
“Secara keseluruhan, permasalahan yang terjadi selama ini dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang panjang, kurangnya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, serta belum diterapkannya BLUD secara menyeluruh,” jelasnya.
Meski demikian, tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan sesuai prosedur, mulai dari penanganan awal hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan.
Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Dinkes telah menyiapkan langkah strategis, di antaranya percepatan proses verifikasi dan pengajuan klaim dari puskesmas.
Selain itu, dialokasikan pula anggaran sekitar Rp500 juta hingga Rp600 juta untuk mendukung operasional Puskesmas, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan BBM.
“Saat ini, kami telah mengingatkan seluruh Puskesmas di wilayah Parigi Moutong, agar tidak lagi membebankan biaya kepada masyarakat setelah solusi ini disiapkan,” tutur Darlin.
Ia menambahkan bahwa melalui penerapan BLUD, Puskesmas ke depan akan memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Puskesmas dapat melakukan pengadaan kebutuhan seperti obat dan oksigen secara langsung, serta merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan melalui mekanisme kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan berbagai langkah tersebut, Dinas Kesehatan optimistis bahwa implementasi BLUD secara penuh akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus mendukung pencapaian indikator kesehatan, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi serta percepatan penanganan stunting.*
