PARIGI MOUTONG – Proyek pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong senilai Rp8,7 miliar tidak hanya menghadapi keterlambatan fisik, tetapi juga rangkaian polemik administratif yang berpotensi menjadi temuan audit.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Arawan itu telah mengalami dua kali perpanjangan waktu melalui adendum kontrak. Di saat progres fisik disebut telah mencapai 98,0652 persen berdasarkan data per tanggal 2 Februari 2026, publik justru menyoroti aspek pembayaran termin, dasar pemberian adendum, hingga dugaan intervensi dalam proses pencairan dana.
Awal Polemik: Adendum Pertama
Polemik mulai mencuat saat proyek memasuki akhir masa kontrak dan belum mencapai 100 persen. Sakti Lasimpala yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusarda) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan tambahan waktu 50 hari.
Perpanjangan pertama terhitung sejak 14 Desember 2025 hingga 2 Februari 2026. Alasan yang disampaikan adalah masih adanya item pekerjaan yang belum tuntas.
Namun hingga masa tersebut berakhir, pekerjaan belum sepenuhnya rampung. Pemerintah daerah kemudian kembali menerbitkan adendum kedua selama 40 hari pada tanggal 9 Februari 2026, sehingga total perpanjangan mencapai 90 hari kalender.
Syamsu Nadjamudin, PPK sekaligus Kepala Dispusarda yang baru menjelaskan bahwa pada adendum kedua denda keterlambatan tetap diberlakukan sesuai klausul kontrak konstruksi pemerintah, yakni 1/1000 dari nilai kontrak per hari keterlambatan.
Pembayaran 75 Persen, Progres 72 Persen
Isu berikutnya muncul dari mekanisme pembayaran termin. Dalam pemberitaan sebelumnya, pembayaran proyek disebut telah mencapai 75 persen saat progres fisik berada di kisaran 72 persen.
Secara matematis, selisih tiga persen dari nilai kontrak Rp8,7 miliar setara sekitar Rp261 juta.
Sakti Lasimpala PPK sebelumnya mengakui sempat ada permintaan agar pembayaran segera diproses, namun ia menyatakan tetap berpegang pada verifikasi progres pekerjaan.
Dalam praktik audit konstruksi pemerintah, kesesuaian antara bobot progres dan nilai pembayaran merupakan parameter krusial. Jika terdapat pembayaran yang melampaui progres riil tanpa dasar teknis yang sah, kondisi tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kelebihan bayar (overpayment).
BACA JUGA :
- https://songulara.com/2025/10/molor-kontraktor-proyek-perpustakaan-parigi-moutong-kena-teguran/
- https://songulara.com/2025/11/proyek-gedung-layanan-perpustakaan-terancam-diputus-kontrak/
- https://songulara.com/2025/11/proyek-perpustakaan-pakai-perusahaan-pinjaman-wabup-diduga-intervensi-setiap-pencairan/
Dugaan Intervensi dan Pengakuan Kontraktor
Polemik semakin berkembang ketika muncul dugaan adanya intervensi dalam proses pencairan termin.
Kontraktor disebut mengakui sempat meminta bantuan kepada Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, agar pembayaran dapat dipercepat. Pernyataan tersebut memicu spekulasi adanya tekanan terhadap Sakti Lasimpala selaku PPK.
Sakti sendiri menyampaikan bahwa ia mendapat permintaan agar pembayaran diproses lebih cepat, namun menegaskan tetap mengacu pada progres terverifikasi.
Semenara itu, Wakil Bupati Abdul Sahid membantah tudingan adanya intervensi. Ia menyatakan hanya mengingatkan agar hak kontraktor dibayarkan apabila progres telah sesuai.
Sorotan LMP dan FPK
Seiring mencuatnya isu tersebut, Laskar Merah Putih (LMP) Parigi Moutong dan Forum Pemerhati Kabupaten (FPK) turut memberikan sorotan.
Keduanya mempertanyakan konsistensi pengawasan internal pemerintah daerah, terutama terkait kesesuaian progres fisik dengan pembayaran serta transparansi pemberian adendum.
Mereka menilai proyek dengan nilai miliaran rupiah seharusnya dijaga secara ketat agar tidak menimbulkan potensi kerugian daerah.
BACA JUGA :
- https://songulara.com/2025/11/merasa-dipersulit-ppk-kontraktor-proyek-perpustakaan-akui-minta-bantuan-wabup/
- https://songulara.com/2025/11/terkait-polemik-proyek-perpustakaan-lmp-kecam-dugaan-intervensi-wabup-fpk-minta-dilapor-ke-bpk/
Isu Spesifikasi dan Penjelasan Penyedia
Selain soal pembayaran dan adendum, proyek ini juga diwarnai isu perubahan spesifikasi kaca bangunan.
Dugaan penggunaan jenis kaca berbeda dari spesifikasi awal sempat mencuat. Namun pihak penyedia membantah adanya penurunan kualitas dan menyatakan spesifikasi tetap sesuai kontrak.
Keterlambatan pekerjaan disebut disebabkan kesalahan pengukuran material kaca yang mengharuskan pemesanan ulang.
Dalam perspektif pengadaan barang dan jasa pemerintah, perubahan spesifikasi harus memiliki dasar administratif dan tidak boleh menurunkan mutu pekerjaan.
Uji Proses, Bukan Sekadar Bangunan
Di tengah polemik yang berkembang, Sekretaris Sangulara Sulteng, Riswan B. Ismail turut memberikan sorotan bahwa persoalan proyek ini tidak boleh dilihat semata dari hampir rampungnya bangunan fisik.
Mereka menekankan bahwa yang harus diuji adalah integritas proses administrasi dan kontraktualnya, mulai dari verifikasi progres, legalitas adendum hingga penerapan denda keterlambatan.
Menurut mereka, proyek bernilai Rp8,7 miliar dengan dua kali adendum dan dinamika pembayaran semestinya menjadi perhatian lembaga pengawas agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola proyek daerah.
Berpotensi Masuk Radar Audit
Dengan total perpanjangan 90 hari dan polemik pembayaran termin, proyek ini berpotensi masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Area yang lazim diuji dalam audit konstruksi meliputi kesesuaian progres fisik dengan pembayaran termin, legalitas dan dasar objektif adendum, perhitungan serta penerapan denda keterlambatan serta kesesuaian spesifikasi teknis dengan realisasi pekerjaan.
Secara matematis, sisa deviasi 1,9348 persen dari nilai kontrak setara sekitar Rp165 juta. Dalam audit teknis, angka tersebut tetap signifikan apabila ditemukan perbedaan antara dokumen dan kondisi lapangan.
Di tengah progres fisik yang hampir menyentuh 100 persen, perhatian publik kini tidak lagi hanya pada berdirinya gedung perpustakaan yang megah, melainkan pada sejauh mana prosesnya berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat pengawas internal maupun eksternal terkait kemungkinan dilakukannya pemeriksaan khusus atas proyek tersebut. ***
