PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengeluarkan surat edaran yang menegaskan penghentian seluruh aktivitas pertambangan, penebangan, dan perikanan ilegal di wilayahnya. Edaran bernomor 100.3.4/6674/015/DIS LH itu ditandatangani pada 26 Agustus 2025 dan berlaku sejak tanggal tersebut.
Dalam edaran itu, Bupati meminta camat dan kepala desa mengambil langkah tegas menghentikan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, sekaligus melaporkannya kepada pemerintah daerah. “Camat dan kepala desa diminta melarang aktivitas ilegal yang dapat merusak kondisi lingkungan dan sumber daya alam di wilayahnya masing-masing, serta segera melaporkannya kepada Bupati Parigi Moutong,” tertulis dalam edaran tersebut.
Bupati juga menugaskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Bagian SDA Setda untuk memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu. Satgas ini akan melibatkan unsur Forkopimda dan difokuskan pada penertiban serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.
Surat edaran tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.10.2.3/243/Ro.Hukum tanggal 26 Juni 2025 mengenai pemberhentian operasi IPR Kayuboko.
Selain aspek hukum, edaran itu juga menyoroti dampak kesehatan akibat aktivitas tambang ilegal. Data Dinas Kesehatan Parigi Moutong mencatat 116 kasus malaria pada Agustus 2025, dengan 105 kasus di antaranya berasal dari kawasan sekitar tambang ilegal.
“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga memicu masalah kesehatan serius bagi masyarakat,” tegas isi edaran tersebut.
Melalui instruksi ini, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat pemerintahan bersama masyarakat dapat berperan aktif mencegah masuknya aktivitas ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan warga.*
