Songulara.com - Cerdas Mendidik
No Result
View All Result
  • Login
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
Songulara.com - Cerdas Mendidik
No Result
View All Result
Home Daerah

Ratusan Guru Honorer Adukan Nasibnya ke Sekda Parigi Moutong

Redaksi Songulara by Redaksi Songulara
23 Januari 2024
A A

PARIGI MOUTONG – Ratusan guru honorer yang tak lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) formasi 2023, mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Selasa, 23 Januari 2024.

Kedatangan ratusan guru yang didampingi Ketua LSM Format, Isram Said Lolo tersebut, diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran A Tiangso, didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Sunarti, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Mahmud Tandju.

“Kedatangan kami untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), karena merasa cemas dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tentang pengusulan formasi CPNS dan PPPK 2024, selambat-lambatnya pada 31 Januari 2024,” kata Ketua Forum Perjuangan Guru Honorer Parigi Moutong, Wardiansyah.

Atas hal itu, ia meminta Pemda Parigi Moutong membuka formasi ASN PPPK, dan CPNS, guru, serta tenaga kependidikan tahun ini, sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Baca Juga

84 PAUD di Parigi Moutong Akan Terakreditasi

Disdikbud Parigi Moutong Gelar Bimtek Aplikasi Arkas dan Juknis BOSP

Rekrutmen PPPK di Parigi Moutong, Berikan Kesempatan Tenaga Administrasi

Kemudian, Pemda Parigi Moutong diharapkan dapat mengangkat seluruh guru honorer yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, memprioritaskan pelamar guru dengan kode P, lulus tanpa tes. Sebab, nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas, sesuai hasil CAT BKN pada seleksi 2023.

“Kami juga meminta Disdikbud, menempatkan peserta lulus menjadi ASN PPPK 2023, kembali bertugas di sekolah induknya, agar tidak menggeser posisi guru honorer yang belum berkesempatan mendapatkan formasi pada seleksi CAT BKN,” tukasnya.

Selain itu, memisahkan formasi guru kelas Sekolah Dasar (SD) dengan Taman Kanak-kanak (TK), menambah kuota untuk seluruh bidang studi, membuka ruang bagi guru THK-2 yang berpendidikan terakhir Diploma II, dan SMA dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun.

“Kami harapakan dibuka formasi guru TK serta memberi peluang guru TK swasta dapat menjadi ASN PPPK,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran A Tiangso  menginstruksikan Disdikbud Parigi Moutong segera mendata seluruh persoalan tenaga honorer, untuk disampaikan ke pimpanan dan dilaporkan ke KemenPAN-RB.

Berdasarkan informasi, kata dia, dalam seleksi PPPK hanya memberikan kesempatan bagi tenaga guru TK negeri saja.

Dalam berbagai kesempatan, kata dia, pihaknya telah menyampaikan ke Pemerintah Pusat untuk tidak menyamakan tenaga guru TK swasta di daerah dengan Pulau Jawa yang menjadi rujukan nasional.

Mengingat, guru TK swasta di daerah lebih cenderung perihatin dengan anak-anak di daerah, sehingga membuka satuan pendidikan.

“Terkait guru TK swasta, saya sampaikan yang seharusnya disampaikan. Supaya tidak ada saling janji,” tukasnya.

Bahkan, pihaknya telah menyampaikan ke KemenPAN-RB agar tidak menentukan formasi hingga ke tingkat sekolah.

Persoalan seperti ini, menurutnya tidak akan berhenti, bila Pemerintah dengan lembaga pendidikan lainnya tak bersinergi.

“Contoh, ketika kita mengangkat 2.000 pegawai ASN, maka idealnya jumlah kebutuhan guru selesai. Persoalannya, tiap tahun ada kelulusan-kelulusan sarjana pendidikan, yang harus mengajar di sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LSM Format, Isram Said Lolo mengatakan, kedatangannya mendampingi guru honorer bukan karena kepentingan tertentu.Melainkan, membantu memfasilitasi guru honorer untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemda Parigi Moutong, dengan harapan mendapatkan kejelasan atas nasib mereka.

“Apa yang disampaikan para guru berangkat dari nurani. Sehingga, Pemda Parigi Moutong  diharapkan dapat menyikapinya dengan baik,” pungkasnya. *theopini

Tags: Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)CPNSDinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)Disdikbud Parigi MoutongGURUGuru HonorerHonorerPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)PPPK
ShareTweet
Previous Post

6 Pejabat yang Sempat Diberhentikan dan Dinonjobkan di Parigi Moutong Kembali Dilantik

Next Post

DP3AP2KB Parigi Moutong Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2024

ArtikelLainnya

Bupati Parigi Moutong Cabut Usulan Wilayah Pertambangan

Bupati Parigi Moutong Cabut Usulan Wilayah Pertambangan

11 Oktober 2025
Sekda Parigi Moutong Audiensi ke Bapanas, Tawarkan Digitalisasi Distribusi Pangan

Sekda Parigi Moutong Audiensi ke Bapanas, Tawarkan Digitalisasi Distribusi Pangan

10 Oktober 2025
Kejati Sulteng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Tiga Ruas Jalan di Parigi Moutong

Kejati Sulteng Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Tiga Ruas Jalan di Parigi Moutong

9 Oktober 2025
Parigi Moutong Sumbang 40 Persen Ekspor Durian Sulteng, Bapenda Siapkan Data untuk DBH

Parigi Moutong Sumbang 40 Persen Ekspor Durian Sulteng, Bapenda Siapkan Data untuk DBH

9 Oktober 2025
Muhammad Basuki Soroti Pelayanan RSUD Anuntaloko akibat Kekosongan Obat Dasar

Muhammad Basuki Soroti Pelayanan RSUD Anuntaloko akibat Kekosongan Obat Dasar

7 Oktober 2025
KADIN Parigi Moutong Desak Pemprov Sulteng Susun Regulasi Durian untuk Dongkrak PAD

KADIN Parigi Moutong Desak Pemprov Sulteng Susun Regulasi Durian untuk Dongkrak PAD

1 Oktober 2025

Comments 0

  1. Ping-balik: DP3AP2KB Parigi Moutong Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2024 - Songulara.com

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended Stories

Tanaman Hortikultura Durian Raja Hanya Ada di Parigi Moutong

6 Desember 2018
Abaikan Undangan Pansus, Leli Pariani Soroti OPD yang Absen Bahas LKPj Bupati 2024

Abaikan Undangan Pansus, Leli Pariani Soroti OPD yang Absen Bahas LKPj Bupati 2024

21 April 2025

Wabup : Kemiskinan Jadi Masalah Kronis

12 Desember 2017

Popular Stories

  • Ganti Nama Penerima, Penyaluran Beras Bantuan Pangan oleh Dinsos di Keluhkan

    Ganti Nama Penerima, Penyaluran Beras Bantuan Pangan oleh Dinsos di Keluhkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komitmen 100 Hari Kerja Erwin Burase di Rapat Kerja Perdana

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Masa Jeda Hukuman Nizar Rahmatu Kembali Disoal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pasca DPD Gerindra, Giliran PERISAAI NSL Dukung Erwin-Sahid

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketemu Bupati, Kepala OPD Cukup di Kantor Saja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
FOLLOW US

© 2023-2025 Songulara.com - All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

© 2023-2025 Songulara.com - All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In