PARIGI MOUTONG – Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong (Parmo), Sulawesi Tengah mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) proaktif melakukan pendataan dan perbaikan data administrasi kependudukan (Adminduk) masyarakat.
“Setiap desa telah memiliki operator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG),” kata Pengelolah Data pada Dinsos Parimo, Ayub Ansyari, di Parigi, Jum’at, 1 September 2023.
Aplikasi ini, merupakan salah satu aplikasi yang dapat merubah dan mengusulkan warga ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maupun kepesertaan Program Bantuan Sosial (Bansos).
Ada dua model pendataan di desa, yaitu manual yang dilakukan setidaknya setahun dua kali dan pendataan pada aplikasi SIKS-NG.
“Manual ini, sebagian besar yang tidak lengkap data kependudukanya. Kalau sudah valid baru masuk dalam sistem. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terbaca di pusat,” jelasnya.
Keakuratan data Adminduk masyarakat, menjadi sangat penting. Sebab, kementerian atau lembaga terkait mengakses data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, sebagai acuan penyaluran Bantuan Sosial (bansos).
Misalnya masyarakat dengan gaji rata-rata UMP, menjadi penerima Bansos bersumber dari APBD atau APBN akan dinon aktifkan.
“Kementerian Sosial (Kemensos) pastinya merujuk data Dukcapil. Pada saat, merujuk ke data Kemedagri, ditemukan tidak singkron, maka itu dihapus,” tukasnya.
Sehingga, dibutuhkan komitmen bersama seluruh pihak, termasuk peran Pemdes untuk memperbaiki data masyarakat. Sebab, ada batas waktu verifikasi data di daerah untuk kebutuhan DTKS, hingga 30 September 2023.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan proaktif untuk melapor ke Pemdes, bila merasa data Adminduknya masih bermasalah atau terjadi perubahan status karena meninggal dunia, menikah atau perubahan ekonomi dratis.
“Perubahan regulasi SK Mensos 146 menjadi SK 262, jika responden tidak memiliki rumah otomatis miskin. Delapan kriteria baru berlaku bila telah memiliki tempat tinggal. Salah satunya, pekerjaan dan pendapatan 70 persen habis untuk kebutuhan pokok,” bebernya.
Olehnya, Pemdes perlu memantau dengan serius operator SIKS-NG di desa saat melakukan tugasnya. Terutama, ada permintaan untuk segera mencermati data masyarakat dalam DTKS yang anomaly atau ada perbedaan NIK.
Sebab, pergerakan data operator SIKS-NG sampai ke pusat. Tetapi wajib disahkan Kepala daerah setiap bulan.
“Pemdes silakan memperbaiki data yang ada di menu-menu aplikasi SIKS-NG, seperti perbedaan NIK. Karena banyak ditemukan dalam DTKS, yang ada saat ini,” pungkasnya. *TheOpini
