PARIGI MOUTONG – DPRD Kabupaten Parigi Moutong, mendesak United Nations Development Programme (UNDP) segera menuntaskan pembangunan tujuh sekolah yang dibangunan menggunakan dana hibah.
“Menurut saya ini sangat urgent, makanya yang kami kejar dan pertanyakan, kapan lagi proses pembangunan gedung sekolah akan dilaksanakan,” ungkap Anggota DPRD, Leli Pariani, di Parigi, Kamis 19 Mei 2022.
Menurutnya, meskipun pembangunan tersebut bukan kewenangan Pemda karena tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tetapi pembangunan tersebut dilakukan di wilayah Parigi Moutong.
Sehingga, ia merasa perlu bertemu pihak UNDP untuk meminta agar pekerjaan pembangunan tersebut segera dilaksanakan. Sebab, aset tujuh sekolah tersebut telah dihapus sebagai pemenuhan syarat awal pengalokasian dana hibah pembangunan.
“Aset sudah dihapus terus proses pembangunan tidak jadi kan kita yang akan dirugikan. Kalau pembangunan tidak diteruskan tentunya akan mempengaruhi APBD kita,” ujar Leli.
Sementara itu, Kabid Managemen Sekolah Dasar, Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, Ibrahim mengatakan, pekerjaan tujuh bangunan gedung sekolah dihentikan karena pihak ketiga PT. Istaka Karya dinilai bermasalah.
Kata dia, saat ini PT Istaka Karya akan opname proyek sesuai dengan progres di lapangan. Pihak UNDP telah membentuk tim yang akan bekerja selama tiga minggu.
Sehingga, apapun keputusan dari progres opname tersebut akan menjadi hak PT Istaka Karya sebagai pelaksana dan dibayarkan oleh pihak UNDP.
”Nantinya akan diketahui berapa lagi progresnya. Stop opname kemudian mereka tinjau lagi, sisanya yang mana akan ditender kembali. Targetnya tadi di Juli hingga Agustus mereka lelang kembali, kemudian September itu rancangannya mulai kontrak terbaru,” jelas Ibrahim.
Pihak UNDP, akan memulai pekerjaan pada Oktober hingga Desember. Berarti hanya ada jangka waktu tiga bulan lama, sebagai waktu untuk menyelesaikan proses pekerjaan.
Tetapi, pihak UNDP mengaku telah menargetkan proses pembangunan tujuh gedung sekolah diselesaikan pada akhir 2022.
“Saya sempat menanyakan soal jangka waktu itu, tetapi pihak UNDP menjawab akan mengejar target selama tiga bulan itu. Kata mereka mungkin akan bekerja setiap hari, bahkan akan lembur pada malam hari, yang pasti mereka targetnya selesai di 2022,” pungkasnya. *theopini.id
