PARIGI MOUTONG – Wakil Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, H. Badrun Nggai menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus sesuai perundang-undangan yang berlaku dan memedomani peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).
“Karena dengan regulasi tersebut, pemerintah menunjukan keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel,” ungkap Wakil Bupati Parigi Moutong, H.Badrun Nggai, Senin 7 Maret 2022.
Hal itu disampaikan Wabup, pada sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021, tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018, yang di gelar Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, Senin.
Badrun mengatakan, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program atau kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, harus melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta tahapan evaluasi yang harus selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berkaitan dengan hal tersebut, saya berpesan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk betul-betul memahami peran penting perencanaan pengadaan barang dan jasa,” ujar Wabup.
Sehingga, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik, serta mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas, dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.
Wabup juga berpesan, kegiatan sosialisasi Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, dapat dijadikan sebagai satu momentum untuk membangun komitmen bersama, mewujudkan pemerintah daerah Parigi Moutong yang bersih, dan bebas dari KKN.
Sehingga, proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebab kegiatan tersebut menjadi perhatian khusus penegak hukum.
“Apalagi dengan kondisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami refocusing dampak dari Covid-19, dan belum tahu kapan berakhir,” pungkasnya. *theopini.id
