Songulara.com - Cerdas Mendidik
No Result
View All Result
  • Login
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
Songulara.com - Cerdas Mendidik
No Result
View All Result
Home Daerah

Ini Penjelasan Mantan Anggota Pansus Perda LP2B DPRD Parigi Moutong

Redaksi Songulara by Redaksi Songulara
19 Maret 2022
A A

PARIGI MOUTONG – Kinerja DPRD Parigi Moutong mulai jadi sorotan usai kehadiran perwakilan masyarakat yang menyampaikan dampak dari pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hasil kerja Pansus DPRD Parigi Moutong di 2021 yang menjadi salah satu dasar disahkannya Perda LP2B, dipertanyakan karena diduga tidak melakukan mekanisme dan berbagai tahapan pembahasan dalam penyusunan regulasi.

Para Mantan anggota Pansus yang ditugaskan melakukan pembahasan Rancangan Perda LP2B bersama legislatif pun memberikan penjelasan, atas temuan permasalahan tersebut, dihadapan perwakilan masyarakat dan anggota DPRD, Jum’at 18 Maret 2022.

Mantan Ketua Pansus L2P2B, I Ketut Mardika mengatakan, pihaknya telah mengingatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultira dan Perkebunan (DTPHP) setempat untuk menyesuaikan Perda tersebut dengan RTRW.

Baca Juga

Pemkab Parigi Moutong Susun Dokumen Revisi RTRW 2025, Fokus Sinkronisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pansus DPRD Parigi Moutong Soroti Berbagai Temuan Pelanggaran LKPD 2024

Sayutin Budianto Soroti Sikap Dokter di RSUD Anuntaloko Parigi

Sebab, pelaksanaan pembahasan Perda oleh Pansus dan pihak eksekutif bersamaan dengan proses pembahasan Rancangan Perda RTRW.

“Jangan nanti lokasi yang sudah menjadi lahan permukiman atau perumahan masuk dalam LP2B, kami selalu ingatkan pada Dinas Pertanian karena memang bersamaan dengan RTRW,” ujar Ketut Mardika.

Dia pun membenarkan, atas informasi DTPHP kepada Pansus, untuk segera melakukan pengesahan Perda LP2B agar tidak terjadi pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 dari pemerintah pusat.

“Kami sudah menekankan itu. Kami tidak mau mengesahkan itu barang (Perda), sebelum ini konek. Kalau masalah kajian, dari Dinas Pertanian mengatakan sudah ada. Makanya kami minta disesuaikan data ini, termasuk Lampiran Perda LP2B,” ujarnya.

Menurut dia, jika Perda LP2B dianggap bermasalah, karena kepentingan masyarakat terganggu, maka dapat diubah dan ditinjau kembali.

“Ini kan Perda Pak, suatu regulasi itu apa yang tidak bisa kita rubah dan apa yang tidak bisa kita tinjau kembali. Bahkan undang-undang dasar pun bisa di amandemen. Mari kita buka ruang diskusi, apakah ini Perda kita tinjau kembali, atau lampirannya kita revisi. Saya kira tidak ada masalah bagi kita di Dewan ini,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Sekretaris Pansus LP2B, Edy Tangkas mengaku, kaget dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat tersebut, sebab permasalahan itu tidak dibahas saat pembahasan Perda LP2B kala itu.

Pada pembahasan itu, Pansus telah meminta DPHP melakukan pendataan lahan warga yang akan dimasukan dalam LP2B.

Bahkan, pihaknya pun menekankan kepada eksekutif untuk melakukan komunikasi secara individu atau lembaga melalui desa, sebab pihaknya telah menduga permasalaha ini akan terjadi.

“Karena lahan orang mau dipaksakan masuk zona hijau (dalam Perda LP2B) tidak gampang. Makanya kami tekankan dinas untuk melakukan sosialisasi dengan baik, agar tidak ada masalah lagi di desa yang akan dibuat zona,” ujarnya.

Menurut dia, saat itu DPHP menjawab telah melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP), yang tengah melakukan pembahasan RTRW.

“Jawaban mereka waktu itu, sudah disinkronkan, dan dikomunikasikan dengan Dinas PU yang melakukan pembahasan RTRW,” ungkapnya.

Hanya saja, pihaknya memberikan catatan kepada DPHP untuk melakukan uji publik, sebelum Perda tersebut diimplementasikan ke masyarakat.

Edy memastikan, telah meminimalisir permasalahan-permasalah saat pembahasan, meskipun saat ini terjadi kekeliruan.

Dia pun bersepakat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan revisi atau peninjauan kembali.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat Parimo mendesak DPRD setempat segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pasalnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menolak mendaftarkan sertifikat ratusan lahan milik masyarakat, akibat dampak dari pengesahan Perda LP2B pada akhir 2021.

“Setelah menerima laporan dan melakukan pengecekan langsung ke BPN, ternyata benar. Proses kepengurusan lahan sertifikasi masyarakat, menemui kendala karena bunyi sertifikat itu lahan pertanian. Tidak bisa disertifikatkan, karena berkaitan dengan alih fungsi lahan yang sudah di backup dengan Perda LP2B,” ungkap perwakilan masyarakat Kabupaten Parimo, Arif Alkatiri, Jum’at. *theopini.id

Tags: DPRDDPRD Parigi MoutongPansusPerdaPerda LP2BRTRW
ShareTweet
Previous Post

DPRD Didesak Segera Revisi Perda LP2B

Next Post

DPRD Sikapi Dampak Pengesahan Perda LP2B

ArtikelLainnya

Pemkab Parigi Moutong Susun Dokumen Revisi RTRW 2025, Fokus Sinkronisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab Parigi Moutong Susun Dokumen Revisi RTRW 2025, Fokus Sinkronisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

23 Juli 2025
Erwin Burase Lepas Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan ke Masyarakat

Erwin Burase Lepas Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan ke Masyarakat

22 Juli 2025
Bupati Erwin Burase Salurkan Santunan Duka Rp105 Juta untuk Korban Longsor di Tirtanagaya

Bupati Erwin Burase Salurkan Santunan Duka Rp105 Juta untuk Korban Longsor di Tirtanagaya

22 Juli 2025
Pansus DPRD Parigi Moutong Soroti Berbagai Temuan Pelanggaran di LKPD 2024

Pansus DPRD Parigi Moutong Soroti Berbagai Temuan Pelanggaran LKPD 2024

21 Juli 2025
Serap Aspirasi Masyarakat, Erwin Burase Buka Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD di Mepanga

Serap Aspirasi Masyarakat, Erwin Burase Buka Konsultasi Publik Penyusunan RPJMD di Mepanga

21 Juli 2025
Kadin, Program 100 Ribu Hektare Lahan Durian Pemda Parigi Moutong Ciptakan 100 Ribu Lapangan Kerja Baru

Kadin, Program 100 Ribu Hektare Lahan Durian Pemda Parigi Moutong Ciptakan 100 Ribu Lapangan Kerja Baru

18 Juli 2025

Comments 0

  1. Ping-balik: DPRD Sikapi Dampak Pengesahan Perda LP2B - Songulara.com

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended Stories

Dinkes Parigi Moutong Gencarkan Skrining TBC di 23 Kecamatan

1 Mei 2024

Pemkab Parigi Moutong Bakal Pihak Ketigakan Retribusi Parkir

8 Juni 2022

Soal PBG, DPRD Parigi Moutong Akan Konsultasi ke Pemprov Sulteng

12 Mei 2022

Popular Stories

  • Komitmen 100 Hari Kerja Erwin Burase Di Rapat Kerja Perdana

    Komitmen 100 Hari Kerja Erwin Burase di Rapat Kerja Perdana

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Masa Jeda Hukuman Nizar Rahmatu Kembali Disoal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pasca DPD Gerindra, Giliran PERISAAI NSL Dukung Erwin-Sahid

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketemu Bupati, Kepala OPD Cukup di Kantor Saja

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Riski : Relawan BERANI Hanya Dukung Erwin – Sahid

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
FOLLOW US

© 2023-2025 Songulara.com - All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

© 2023-2025 Songulara.com - All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In