PARIGI MOUTONG – DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah belum mengambil sikap terhadap polemik Konsolidasi Tanah (LC), meskipun telah mengundang pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Penyelesaian diputuskan usai ekspos hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Melihat penjelasan dari BPN dan Bidang Pertanahan, Dinas PUPRP, sepertinya langkah penyelesaian baru dapat dilakukan usai ekspos BPN ke pemerintah daerah atas hasil pengukuran,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto saat memimpin RDP, Senin 22 November 2021.
Dia menyatakan, hasil ekspos pengukuran nantinya akan mengungkap berbagai persoalan dalam tanah LC yang sudah lama tidak terselesaikan.
Pihaknya berharap, BPN menyampaikan sebenar-benarnya seluruh persoalan yang ditemukan saat pengukuran lahan dilakukan. Sehingga, pihaknya juga dapat mengambil sikap untuk bersama menyelesaikan hal itu.
“Apakah nantinya membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau seperti apa, akan dilihat nanti. Ekspos hasil pengukuran LC sudah jelas akan mengungkap banyak permasalahan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia pun menolak penyelesaian persoalan LC diarahkan ke Pengadilan. Sebab, hal itu berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan dan lahan milik masyarakat telah dibangun fasilitas pemerintahan.
Tanggapan itu disampaikan Sayuti menanggapi pernyataan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan kantor BPN Parigi Moutong, Lin Kadarwati, yang sempat meminta pertimbangan DPRD, upaya akhir penyelesaian LC.
Penyelesaian ke Pengadilan dilaksanakan, jika sebagian masyarakat tetap saja bersih keras tidak ingin menyelesaikan permasalahan itu dengan baik.
“Kami Satgas Tanah BPN, meminta pertimbangan kepada DPRD, apakah nantinya persoalan ini bisa diselesaikan ke Pengadilan, jika tetap saja tidak menemui titik terang. Karena, kami berpikir hanya itu jalan terakhir,” kata Lin.
Dia mengungkapkan, secara pribadi pihaknya tidak dapat pindah dari wilayah Parigi Moutong, karena belum selesainya persoalan LC. Sehingga, pihaknya meminta waktu untuk usai ekspos dilakukan dengan penyelesaian blok per blok.
Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan, Renaldi mengatakan, usai ekspos hasil pengukuran dipastikan pihaknya akan menginventarisir permasalahan yang ditemukan dari blok A-K. Kemudian, pihaknya akan mengundang orang-orang yang lahannya bermasalah di lokasi.
“Undangan itu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi seperti penyampaian BPN, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami sudah berjanji ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Muhammad Fadli mengatakan, pihaknya bersepakat penyelesaian LC tidak dapat dilakukan terburu-buru. Tanpa harus melupakan bahwa proses pengurusan LC sudah sejak 18 tahun lalu.
Pihaknya sebenarnya ingin meminta penjelasan kepada BPN, untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih sertifikat pada objek tanah yang sama.
“Kalau yang ada saat ini, tumpang tindih penguasaan. Saya kira kalau ini memang clear, BPN tinggal memberikan kepastian tentang target waktu. Kalau pengukuran kapan, pengkajian dan keputusan apa yang ditempuh,” pungkasnya. *Novita Ramadhan/Jurnal Lentera
