PARIGI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong terus melakukan inovasi guna pemaksimalan penagihan pajak yang menjadi kewenangannya. Termasuk, tengah mempersiapkan tahapan untuk penagihan potensi pajak dari penggunaan air tanah.
Kepala Bapenda Parigi Moutong. Moh. Yasir mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan relaksasi pajak untuk memaksimalkan penagihan pajak yang tidak berdampak secara langsung dengan pandemi covid19 diantaranya pajak galian C, pajak reklame maupun BPHTB.
Serta melakukan beberapa persiapan untuk melakukan penagihan potensi pajak dari penggunaan air tanah. Sesuai dengan kewenangan penagihan pajak oleh Bapenda yakni 11 potensi pajak, termasuk diantaranya pajak air tanah.
Selama ini, penarikan pajak untuk jenis tersebut katanya belum dilaksanakan, karena masih perlu dilakukan beberapa langkah persiapan serta melihat potensi pajak dari penggunaan air tanah.
“Saat ini, anggota tengah melakukan pendataan terkait dengan persiapan penarikan pajak air tanah. Kita masih menunggu hasil pendataan lapangan, kemudian akan melakukan pengadaan meterisasinya,” kata Yasir kepada Songulara, Senin (15/6).
Pajak air tanah ini sendiri kata Yasir, nantinya akan diberlakukan kepada dunia usaha yang memanfaatkan potensi air tanah, sebut saja misalnya seperti usaha galon air minum, usaha cuci mobil maupun perhotelan yang bersifat komersil.
Selain melakukan pendataan lapangan, pihaknya juga tengah menggodok Peraturan Bupati (Perbup) terkait pajak air tanah menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya seperti Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Pergubnya sudah ada dan itu akan kita jadikan acuan untuk Perbup pajak air tanah nantinya, karena di Pergub juga sudah ada acuan penarikan pajak sesuai volume penggunaan air tanah,” katanya.
Terkait dengan rencana penarikan pajak air tanah sambungnya, pihaknya juga akan melakukan pengadaan meterisasi yang digunakan sebagai standar pembayaran penarikan pajak. Sama halnya dengan meteran yang digunakan pada fasilitas air minum (PAM).
“Kita juga harus mempersiapkan prasaran dan sarananya seperti meteran, meteran ini nantinya akan dipasang dibeberapa tempat usaha sekaligus menjadi dasar penagihan pajak kedepannya,”.
