PARIGI MOUTONG – Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, mengatakan, konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Parigi Moutong yang menyasar pembangunan berintegrasi dengan analisis kajian lingkungan hidup, semakin menunjukkan arah kompas pembangunan beberapa tahun kedepan.
Selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terkait perencanaan daerah, I Nyoman Sudiara memastikan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong harus masuk dalam RTRW.
“Karena perencanaan pembangunan secara makro maupun mikro, seluruhnya harus termuat dalam RTRW,” karena I Nyoman Sudiara kepda wartawan, Selasa (22/10).
Sudiara menargetkan, dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong akan berintegrasi dan saling terkoneksi dengan RPJMD Daerah dan RKPD dari masing-masing OPD.
Kemudian kata Sudiara, aturan secara tegas juga menyebutkan perencanaan pembangunan harus termuat dalam RTRW. Jika sebaliknya,maka akan ada hukuman atau denda yang menanti.
Konsep perencanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, menurut Sudiara, juga mesti memperhatikan zona sesar patahan aktif.
Sudiara menyebutkan, terdapat tiga zona sesar patahan aktif diwilayah Kabupaten Parigi Moutong, diantaranya, sesar Tomini, sesar Sausu dan sesar Tokararu. Selain mewaspadai zona sesar patahan aktif itu, perencanaan pembangunan kata dia, juga mesti memperhitungkan daerah rawan bahaya gempa bumi dengan skala tinggi.
Menurutnya, dengan mengetahui data yang termuat dalam revisi RTRW, akan memudahkan perencanaan pembangunan untuk mencari model pembangunan yang sesuai dengan zona resiko bencana gempa bumi dan patahan aktif.
Konsep perencanaan berbasis mitigasi bencana, ujarnya, perlu mendapat dukungan serta atensi dari semua pihak.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Direktorat Jenderal Tata Ruang Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kantor Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (2/ 7).
Fahd Tigana Sanusi, Selaku ahli Planologi Kementerian ATR/BPN yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa tujuan digelarnya FGD tersebut adalah untuk merevisi RTRW Kabupaten Parigi Moutong yang berbasis mitigasi bencana, dengan tetap memperhatikan sejumlah aspek terhadap pengembangan wilayah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Rivai ST, didampingi Kepala Bidang Tata Ruang DPUPRP, I Wayan Sukadana ST serta sejumlah perwakilan OPD terkait se-Kabupaten Parigi Moutong. (FOTO : DOK DPUPRP)
“Revisi (RTRW) ini berbasis mitigasi bencana, dengan memperhatikan aspek pengembangan wilayah”. Kata Fahd
Dalam pemaparannya, Fahd mengatakan isu strategis dalam revisi RTRW itu adalah bahwa Kabupaten Parigi Moutong perlu adanya pedoman baru terkait penyusunan RTRW Kabupaten sehingga berindikasi beberap muatan revisi RTRW berubah menyesuaikan pedoman baru, mengingat kebijakan-kebijakan terbaru belum diakomodir oleh RTRW Parigi Moutong tahun 2010-2030.
“Isu Strategisnya itu adanya pedoman baru terkait penyusunan RTRW Kabupaten sehingga berindikasi beberapa muatan revisi RTRW berubah menyesuaikan pedoman baru.
“Sasarannya (revisi RTRW) untuk menyusun dokumen revisi RTRW dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Dia menambahkan bahwa lingkup kegiatan yang mencakup tentang revisi RTRW tersebut meliputi persiapan kegiatan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, Konsep RTRW Parigi Moutong, materi teknis RTRW, pembahasan konsep, raperda, dokumen KLHS hingga pembuatan laporan keseluruhan proses kegiatan, dengan waktu yang ditargetkan selama enam bulan, dimulai bulan Juni hingga November 2019. FAIZ
