PARIGI MOUTONG – Pemungutan yang dilakukan aparat desa melalui palang desa, terhadap truk yang memuat material galian C, masuk ketegori pungutan liar (pungli).
“Sangat jelas pungli, karena pungutan tersebut tidak berdasarkan undang-undang,” tegas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Yasir, kepada sejumlah awak media belum lama ini.
Menurut Yasir, sapaan akrabnya, sesuai ketetuan Perda Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 tahun 2015 tentang Pajak Daerah, tidak ada yang mengatur tentang pungutan di palang desa. Sehingga kata dia, pungutan palang desa terkesan mengada-ada dan dapat menjadi sasaran Tim Saber Pungli Kabupaten Parigi Moutong.
“Bagi oknum kades ataupun aparat desa yang masih melakukan praktek pungutan palang desa, sebaiknya dari sekarang menghentikan kegiatan terlarang itu. Nantinya para pelaku akan mendapat masalah hukum,” himbau Yasir.
Olehnya kata dia, Bapenda Parigi Moutong, telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah desa yang memiliki potensi Galian C, untuk menghentikan praktik palang desa.
Terkait potensi pajak daerah dari Galian C, menurutnya cukup menjanjikan. Tingkat kesadaran para pengusaha jasa konstruksi untuk membayar pajak daerah atas penggunaan material Galian C sudah cukup tinggi.
“Meski demikian, usaha tambang Galian C juga harus memperhatikan kajian lingkungan,” tandas mantan Kabag ULP Setda Parigi Moutong itu.