PARIGI MOUTONG – Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kepamongprajaan Sulawesi Tengah Hj. Derry B Djanggola MSi resmi melantik Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPK IKAPTK) Parigi Moutong periode 2019 – 2024.
Pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong yang telah dilantik itu juga langsung dikukuhkan oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE di aula kantor Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Jum’at (8/3).
Pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong yang dilantik dan dikukuhkan yaitu, Zulfinasran SSTP MAP (Ketua), Fit Dewana SSTP MAP (Wakil ketua), Epi Satriani SSTP (Sekretaris), Iin Sukmawati SSTP (Wakil Sekretaris), Krisdaryadi Ponco Nugroho SSTP MSi (Bendahara) dan Indah Maulidya SSTP (Wakil bendahara). Pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong ini juga dilengkapi dengan enam bidang, mulai dari bidang yang mengurusi soal keanggotaan, keluarga Alumni, sosial dan kemasyarakatan hingga bidang pendanaan, kesejahteraan dan pengembangan usaha.
Ketua DPP IKAPTK Dra. Hj. Derry B Djanggola MSi dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya pengurus DPK IKAPTK Parigi Moutong. Derry berharap IKAPTK dapat menjadi wadah bersilaturahmi dan saling memberikan motivasi kepada sesama pengurus maupun anggota dalam melaksanakan tugas tugasnya.
“Selaku ketua DPP IKAPTK Sulawesi Tengah saya berpesan kepada Wakil Bupati selaku Pembina, tolong mereka ini diperhatikan. Tahun depan harus ada yang naik eselon”ujar Derry sembari memnunjuk beberapa alumni IKAPTK yang saat ini tengah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada pengukuhan itu.
Menurutnya, alumni IKAPTK adalah kader yang tamat dari lembaga pendidikan tinggi kepamongan, juga kader yang berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri, sehingga loyalitas dan kemampuan alumninya tidak perlu diragukan lagi karena mereka dibekali pengetahuan bagaimana menjalankan tugas pemerintahan dilapangan.
“Mereka ini orang orang terlatih. Mau ditempatkan dimana saja pasti bisa. Oleh karena itu, dengan terbentuknya kepengurusan DPK IKAPTK diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi. Ini menjadi tanggung jawab ketua dan pengurus yang untuk bisa saling memotivasi mengingatkan teman teman yang belum maksimal dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan,” pesannya.
Mantan Sekda Provinsi Sulawesi Tengah itu juga mengingatkan kepada pengurus DKP IKAPTK yang notabenenya adalah ASN untuk menjaga netralitas sebagai ASN jeleng Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Menurutnya dengan persiapan yang optimal dari seluruh unsur diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan optimal dan rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.
“Untuk itu saya berpesan kepada ASN wajib netral dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 april 2019 mengingat sekarang ini telah banyak terjadi politik praktis yang dilakukan oleh ASN tertentu,” ujarnya mengingatkan.
Pelarangan keterlibatan ASN dalam ranah politik praktis telah dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang netralitas ASN, “Larangan ini dimaksudkan bukan untuk membatasi hak asasi manusia dari ASN namun adalah upaya untuk menjaga ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin persatuan ASN,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE berpesan kepada pengurus DPK IKAPTK untuk menjadi contoh bagi pegawai lainnya, sebab IKAPTK adalah pamong yang menjadi pengayom bagi masyarakat. Ia juga meminta pengurus IKAPTK memperlihatkan loyalitas kepada pimpinan. “Permintaan dari ketua DPP IKAPTPK harus ada yang dikukuhkan ini naik eselon, tahun ini atau tahun depan semua tergantung kepeda mereka. Nanti dilihat, karena semua kartu mereka ada sama saya. Yang paling penting perlihatkan loyalitas, contohi yang sudah sukses dan selalu introspeksi diri,” tandasnya.
Dikesempatan itu, Wakil Bupati mengingatkan kepada pengurus DPP IKAPTPK Sulawesi Tengah agar membagi secara merata distribusi alumni STPDN itu ke daerah “Demikian juga kalau sudah ditempatkan disini jangan ditarik lagi atau pindah ke Provinsi supaya lebih merata,” harapnya.
