PARIGI MOUTONG – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemda, yaitu Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemda Parigi Moutong.
Permintaan perpanjangan waktu itu disampaikan juru bicara Pansus, Hudaiyah Djaber melalui rapat paripurna DPRD, Senin (9/4).
Hudaiyah Djaber dalam laporannya mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa kedua Raperda tersebut belum bisa dilanjutkan pembahasannya, diantaranya perlu pengkajian dan telaah yang lebih mendalam serta memerlukan data-data yang akurat agar sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hudaiyah mengatakan, dalam mengkaji dua Raperda tersebut, Pansus menggunakan sistem sharing pendapat dengan pihak eksekutif dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pembahasan hari pertama, Pansus menjadwalkan pemaparan dari OPD pengusul yakni Dinas Pendapatan Daerah Parigi Moutong.
Namun, dalam proses pembahasannya kata dia, Pansus menemui beberapa permasalahan dan hambatan diantaranya, dua Raperda tersebut perlu dikaji lebih mendalam, karena subtansi dari Raperda itu merupakan salah satu sumber PAD.
“Sehingga, nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perlu ada bahan pembanding dari Raperda tersebut sehingga dapat memperkaya muatan dari kedua Raperda itu,” jelasnya.
Berdasarkan kendala tersebut katanya, Pansus sampai dengan Rapat Paripurna saat ini, belum dapat merampungkan pembahasan tersebut dengan alasan yang disebutkannya. Sehingga Pansus bermohon kepada Paripurna untuk penambahan waktu dalam penyelesaian pembahasannya.
“Kami juga menyadari segala keterbatasan dalam melaksankan satu tanggung jawab yang sangat berat, sebab harus menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insya Allah, Pansus berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan Raperda ini sesuai dengan batas waktu yang diberikan,” katanya. AKSA
