PARIGI MOUTONG – Rapat paripurna yang mengagendakan pengajuan perubahan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (22/8) terpaksa harus diskorsing dan akan kembali dilanjutkan pasca reses.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Taufik Borman tersebut terpaksa diskorsing, karena sejumlah fraksi yang hadir belum menemukan kata sepakat terkait penempatan anggotanya di Komisi III yang juga disebut sebagai ‘tempat basah’.
Berdasarkan amatan selama jalannya sidang, perdebatan dipicu usulan Fraksi Hanura yang ngotot mengusulkan dua orang anggotanya di Komisi III. Disisi lain, Fraksi Hanura tidak menempatkan satu orang pun di Komisi I.
Fraksi Hanura diketahui memiliki jatah 5 kursi di DPRD Parigi Moutong. Hanya saja, hingga saat ini kursi Hanura masih kosong 1 kursi karena menunggu pengisian PAW, setelah sebelumnya ditinggal almarhum Ladjim Enggo. Sehingga saat ini, jumlah anggota fraksi Hanura masih empat orang.
“Secara de facto dan de jure, seharusnya Fraksi Hanura mengusulkan salah seorang anggotanya mengisi Komisi I tersebut berdasarkan fakta yang ada, sehingga terjadi pemerataan dan perimbangan anggota fraksi dalam setiap komisi,” tutur anggota Fraksi PDIP, Alfres Tongiro.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPRD, Abdul Haris Lasimpara yang mengatakan, sesuai pasal 62 tata tertib (tatib) DPRD ayat 4 menyebutkan jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama jumlahnya atau berjumlah antara 10-9-9 dan 9 setiap komisi.
“Artinya diharapakan fraksi ini bisa menempatkan anggotanya disetiap komisi tidak lebih dari 10. Dilihat dari pengusulan fraksi seperti di komisi III jumlahnya banyak. Harusnya diupayakan jangan lebih dari 10 orang, agar terjadi pemerataan dan perimbangan dari masing-masing komisi,” terangnya.
Anggota Fraksi Hanura, Ismail Panti sependapat agar pengisian komisi yang dilakukan harus sesuai tatib DPRD. Sebab berbicara masalah tatib, saat ini katanya pasti ada satu komisi yang diisi 8 anggota, karena saat ini Fraksi Hanura hanya memiliki 4 perwakilan dan masih menunggu proses PAW.
“Jika mau berimbang, tunggu aja PAW baru kita fight, namun kami dari Hanura menginginkan yang terbaik untuk lembaga ini,” katanya.
Tak ada titik temu, akhirnya sidang paripurna ini diskorsing untuk dilakukan lobi-lobi. Namun tetap saja tak ada titik temu, sehingga rapat paripurna perubahan alat kelengkapan dewan itu terpaksa diskorsing dan kembali digelar setelah reses. AKSA
