PARIGI MOUTONG – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng)memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa penghapusan biaya denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor tahun 2017 ini. Goedkoop Nike Air Max Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Badrun Nggai kepada Songulara mengatakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor:12 Tahun 2017. Kebijakan ini katanya dikeluarkan berdasarkan pertimbangan sanksi administrasi dalam rangka mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan, baik kendaraan roda dua, roda empat dan seterusnya. “Jenis kendaraan yang dimaksudkan ialah kendaraan milik pribadi, kendaraan milik dinas atau badan dan kendaraan angkutan umum. Untuk jenis kendaraan diluar jenis itu tidak dikenakan pembebasan administrasi,” ungkap Badrun, belum lama ini. Nike Air Max Flyknit Dames Menindaklanjuti Pergub tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) ke 23 Kecamatan. Selanjutnya pihak kecamatan yang akan meneruskan SE itu ke desa. Fjallraven Kanken Infantil Ini dilakukan guna mencegah adanya pungutan liar (Pungli) terkait pembebasan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan balik nama kendaraan bermotor. Fjallraven Kanken Classic “Akan perintahkan semua camat untuk turun langsung ke desa-desa mensosialisasikan Pergub. Saya berharap SE ini bisa berjalan dengan maksimal, kalau perlu para camat dan kepala desa berinisiatif untuk mengumumkan perintah ini disetiap masjid, gereja dan semua tempat ibadah,” ujarnya. Merujuk Pergub, pembebasan administrasi denda diberikan atas beberapa pemenuhan dokumen, diantaranya harus memiliki kartu identitas wajib pajak, kedua dokumen asli/data kepemilikan kendaraan STNK dan BPKB, surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar provinsi, surat ketetapan pajak daerah tahun terakhir, dan kelima kwitansi pembelian kendaraan. nike air max 2016 goedkoop Selain meminta kepada daerah untuk menindaklanjuti Pergub, Gubernur katanya juga menugaskan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng untuk melaksanakan dan mengambil langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah dan PT Jasa Raharja. “Sosialisasi dan himbauan ini juga akandilakukan pihak kepolisian dan pihak PT Jasa Raharja, sehingga dipastikan penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bisa berjalan dengan optimal,” tuturnya. Namun, pemberian penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi denda keterlambatan pembayaran PKB dan pembebasan pokok BBNKB untuk tahun 2017, hanya berlaku selama 60 hari kerja pelayanan, terhitung sejak tanggal 15 April 2017 sampai tanggal 4 Juli 2017.
