PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Kapolres Parigi Moutong yang baru, AKBP Heri Edrino Sihombing, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Komitmen tersebut disampaikan Heri dalam acara kenal pamit atau pisah sambut Kapolres Parigi Moutong dari AKBP Hendrawan Agustia Nugraha, S.I.K., M.H., kepada dirinya yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa malam (20/10/2026).
Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tugas kepolisian semata. Dibutuhkan dukungan, keterlibatan, serta kerja sama seluruh elemen masyarakat agar situasi keamanan di Kabupaten Parigi Moutong tetap terjaga.
Ia pun mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, jajaran TNI, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi.
“Pintu ruang kerja dan komunikasi kami akan selalu terbuka lebar. Kami siap diberi masukan, saran, maupun kritik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Parigi Moutong,” ujar Heri.
Menurut dia, masukan dan kritik masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.
Heri juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, AKBP Hendrawan Agustia Nugraha, yang merupakan seniornya semasa pendidikan di Akademi Kepolisian.
Ia berharap berbagai prestasi dan kinerja yang telah dibangun selama kepemimpinan Hendrawan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kami sempat bertemu di akademi. Apa yang sudah Abang capai, mudah-mudahan dapat kami pertahankan dan teruskan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Acara kenal pamit tersebut turut dihadiri Ketua dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Dandim 1306 Kota Palu, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala BNI Cabang Parigi, Ketua Pengadilan Agama, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, pimpinan perbankan, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat.*






