PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali memperpanjang status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan selama satu bulan, terhitung 25 Oktober hingga 24 November 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul dampak karhutla dan kekeringan yang tercatat mencapai sekitar 300 hektare lahan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Data tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rivai, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Karhutla di aula Sanika Satyawada Polres Parigi Moutong, Senin (26/10/2026).
Rivai menjelaskan, status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan sebelumnya telah diberlakukan dalam dua periode. Periode pertama berlangsung pada 26 Agustus hingga 24 September 2026 dengan 15 kejadian.
Status tersebut kemudian diperpanjang pada 25 September hingga 24 Oktober 2026. Dalam periode kedua, tercatat 13 kejadian dengan luas lahan terdampak mencapai 32,6 hektare.
Berdasarkan hasil rapat evaluasi pada Jumat 23 Oktober, pemerintah daerah memutuskan kembali memperpanjang status siaga selama satu bulan. Dengan demikian, penanganan karhutla dan kekeringan di wilayah Parigi Moutong masih menjadi perhatian pemerintah daerah hingga 24 November mendatang.
Selain memperpanjang status siaga, rapat evaluasi juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Rekomendasi tersebut meliputi kemungkinan penerapan pembelajaran jarak jauh bagi jenjang SD dan SMP yang masih dikoordinasikan dengan instansi terkait, kampanye perlindungan kesehatan masyarakat termasuk imbauan penggunaan masker, serta penyaluran cadangan pangan pemerintah.
BPBD Parigi Moutong juga telah membuka dua posko siaga untuk mendukung penanganan di lapangan, masing-masing di Kecamatan Mepanga dan Kecamatan Bolano.
Perpanjangan status siaga tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat penanganan karhutla dan kekeringan, sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan, aktivitas pendidikan, dan kebutuhan pangan masyarakat.*






