PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan pelaksanaan sembilan program strategis pertanahan dan tata ruang melalui penguatan data, pemetaan, pendaftaran tanah hingga integrasi layanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, menekankan pentingnya setiap program memiliki tahapan kerja, pembagian tugas, target, dan jadwal yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau dan dipercepat secara terukur.
Hal itu disampaikan Zulfinasran saat memimpin Rapat Koordinasi Program KKN Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan sebagai bagian dari kerja sama transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam pelaksanaannya, penguatan data pertanahan menjadi salah satu fokus utama. Kegiatan pemetaan, pendataan, dan pengukuran di lapangan diharapkan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mendukung penataan wilayah, mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah, sekaligus memperkuat pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah diperlukan agar data pertanahan yang dimiliki dapat direkonsiliasi dan dimanfaatkan secara optimal.
Zulfinasran juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan. Mahasiswa dan sumber daya akademik diharapkan dapat mendukung kegiatan pemetaan, pengukuran, serta pengumpulan data pertanahan di lapangan.
Dalam rapat tersebut turut dibahas kesiapan kerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) dan tindak lanjut melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penentuan lokasi kegiatan juga menjadi bagian dari persiapan agar KKN Tematik Pertanahan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
KKN Tematik Pertanahan merupakan satu dari sembilan program kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Sembilan program tersebut meliputi integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan rencana tata ruang, optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah, serta percepatan pendaftaran tanah.
Selanjutnya, terdapat program integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP), pengembangan dan pemanfaatan informasi nilai Zona Nilai Tanah (ZNT), percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta KKN Tematik Pertanahan.
Integrasi NIB dan NOP diarahkan untuk mendukung sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, penguatan informasi nilai tanah melalui Zona Nilai Tanah diharapkan mendukung ketersediaan informasi pertanahan yang lebih baik.
Program RDTR terintegrasi dengan OSS diarahkan untuk memperkuat keterpaduan tata ruang dan pelayanan perizinan. Adapun integrasi layanan pertanahan dengan MPP ditujukan untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan sembilan program tersebut, setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya. Rekonsiliasi data lintas sektoral serta pengelompokan program berdasarkan klaster dan perangkat daerah terkait diperlukan agar pembagian tanggung jawab dapat berjalan lebih jelas.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang berjalan secara terpadu dan terukur, sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik, penataan ruang, pengamanan aset daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah.*
