PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase memfokuskan penanganan banjir bandang di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, pada pemenuhan kebutuhan warga terdampak dan pencegahan banjir susulan.
Erwin meninjau langsung lokasi banjir, Rabu, 26 Agustus 2026. Setelah melihat kondisi lapangan, ia meminta pemerintah daerah segera membuka posko, mendata warga terdampak, mengerahkan alat berat, serta menyiapkan langkah normalisasi aliran air.
“Langkah pertama yang kita lakukan ini, segera posko. Posko sudah harus siap. Kemudian mendata semua kerugian di masyarakat,” ujar Erwin usai meninjau lokasi.
Pendataan, kata Erwin, tidak hanya mencakup rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang mengungsi ke rumah keluarga juga harus didata agar pemerintah dapat menentukan bantuan berdasarkan kebutuhan masing-masing.
“Kemudian bantuan-bantuan yang diutamakan segera, seperti masyarakat yang mengungsi ini cepat dicari tahu, karena mereka tidak di posko-posko tapi di rumah-rumah keluarga, cepat didata agar kita bisa memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kemudian menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 26 Agustus hingga 8 September 2026. Penetapan itu membuka ruang bagi pemerintah daerah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan.
“Kalau sudah ditetapkan tanggap daruratnya, kita punya anggaran dari BTT, itu sudah bisa kita cairkan untuk penanganan ini,” ujarnya.
Erwin juga meminta alat berat segera diturunkan untuk membersihkan material lumpur dan kayu yang terbawa banjir hingga masuk ke permukiman dan menutup ruas Jalan Trans Sulawesi.
“Yang jelas alat berat kita harus segera turunkan secepatnya, mudah-mudahan siang sore ini,” katanya.
Sebelum pengerahan alat berat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong melakukan pemantauan menggunakan drone. Langkah itu dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan menentukan titik yang dapat segera ditangani.
Penanganan tidak berhenti pada pembersihan material. Erwin meminta normalisasi aliran air dilakukan untuk mengurangi risiko banjir kembali terjadi.
“Kita khawatirkan kalau malamnya terjadi lagi banjir bisa lebih parah dari sebelumnya,” ujar Erwin.
Kekhawatiran itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan. Selain membersihkan material yang menumpuk, pemerintah menyiapkan peralatan manual seperti sekop untuk membersihkan lumpur yang masuk ke rumah warga dan tidak dapat dijangkau alat berat.
Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rivai, mengatakan penanganan selama masa tanggap darurat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembersihan lumpur di permukiman, dan normalisasi sungai.
“Status tanggap darurat berlangsung 14 hari ke depan,” kata Rivai saat ditemui di lokasi banjir.
Penanganan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sekitar 200 personel TNI/Polri yang bergabung dengan tim di lapangan.
“Penanganan tanggap darurat tentunya melibatkan lintas sektor melalui kerja-kerja kolaborasi. Saat ini kurang lebih 200 personel TNI/Polri bergabung dengan tim di lapangan,” ujarnya.
Banjir terjadi sekitar pukul 01.00 Wita setelah hujan lebat mengguyur wilayah Parigi Moutong. Air sungai meluap dan membawa material lumpur serta potongan kayu ke kawasan permukiman.
Data sementara BPBD Parigi Moutong mencatat 12 rumah rusak dan 50 rumah terendam lumpur. Sedimentasi juga sempat menutup sekitar 500 meter ruas Jalan Trans Sulawesi. Satu unit pabrik durian turut terdampak.
Ruas Jalan Trans Sulawesi di Desa Avolua kini kembali dapat dilalui kendaraan. Sebelumnya, material lumpur sempat menyebabkan kemacetan.
“Arus lalu lintas sempat macet, sekarang sudah normal kendaraan sudah bisa melintas. Meski begitu kami mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati, karena jalan masih licin,” katanya.
Sementara itu, sebagian warga terdampak masih mengungsi di rumah keluarga. Pemerintah daerah akan memetakan kondisi dan kebutuhan mereka sebelum menentukan kemungkinan pemusatan pengungsi di satu lokasi.
“Kalau mereka memang bisa kita pindahkan, kita harus pusatkan satu itu,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan satu posko sebagai pusat penerimaan dan koordinasi bantuan. Lansia, ibu hamil, dan balita menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam pendataan.
Terkait banyaknya material kayu yang terbawa arus, Erwin mengatakan penilaian sementara pemerintah mengarah pada dampak kebakaran hutan sebelumnya.
“Kalau sementara kita punya penilaian, pelihatan kita ini akibat dari kebakaran hutan yang lalu,” katanya.
Menurut Erwin, sisa material kayu pascakebakaran berpotensi terbawa arus ketika hujan deras dan kemudian masuk ke kawasan permukiman warga.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selanjutnya akan melakukan penanganan secara bertahap dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan material, serta upaya mengurangi risiko banjir susulan selama masa tanggap darurat.*
