PARIGI MOUTONG – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Parigi Moutong menemukan sejumlah persoalan fasilitas di RSUD Anuntaloko Parigi saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Senin, 20 April 2026. Temuan tersebut meliputi masalah sanitasi hingga lambannya penyelesaian renovasi ruang rawat inap yang dinilai berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Sidak yang berlangsung pada pagi hari itu dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Parigi Moutong, Mustakim Kono, bersama sejumlah anggota, yakni Lely Pariani, Arfan Sahar, Sammi, Sherly, I Ketut Mardika, Arnol Aholai, dan Mohammad Irfain.
“Ini merupakan tindak lanjut Pansus atas sejumlah keluhan masyarakat terkait hasil pekerjaan toilet di RSUD Anuntaloko,” ujar Mustakim Kono.
Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Pansus memastikan bahwa keluhan masyarakat tersebut terbukti. Sejumlah fasilitas, khususnya pada bagian sanitasi, ditemukan dalam kondisi bermasalah.
Di ruang nifas, perbaikan disebut hanya dilakukan pada bagian dalam toilet tanpa menyentuh instalasi pembuangan air. Kondisi tersebut menyebabkan air dari toilet merembes hingga ke ruangan pasien.
“Ini sangat buruk, karena menyebabkan air toilet merembet hingga ke ruangan pasien,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menemukan buruknya jaringan pipa air yang mengakibatkan dua ruang rawat inap tidak dapat digunakan secara optimal.
Tidak hanya pada aspek sanitasi, Pansus DPRD Parigi Moutong turut menyoroti lambannya penyelesaian renovasi satu los gedung rawat inap yang dikerjakan pada 2025. Hingga saat ini, pekerjaan tersebut belum rampung dan dinilai memengaruhi kapasitas layanan rumah sakit di tengah meningkatnya jumlah pasien.
“Ini harus segera diselesaikan, karena pasien kita cukup membludak,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, Pansus DPRD Parigi Moutong mendorong percepatan pembenahan fasilitas di RSUD Anuntaloko agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.
Mustakim menegaskan, seluruh hasil sidak akan ditindaklanjuti dalam pembahasan Pansus untuk menghasilkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.
“Dalam hasil kerja Pansus, kami akan menyusun rekomendasi yang akan ditujukan kepada pemerintah,” pungkasnya.*
